Infografis
Suara.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi tidak mempersoalkan usulan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk memberikan pendidikan siswa yang dianggap nakal ke barak TNI.
Menurutnya, tidak masalah dengan penerapan kebijakan tersebut asalkan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Jadi sepanjang pembinaan-pembinaan itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar hak-hak anak, tidak melanggar hak-hak mereka dipenuhi," kata Hasan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 10 Mei 2025.
Hasan mengatakan bahwa kebijakan untuk membawa siswa yang dianggap nakal ke barak militer juga termasuk bagian dari pembinaan.
"Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, tapi pemerintah akan periksalah, akan kaji ini,” ujarnya.
Namun, Hasan belum bisa mengungkap sikap Presiden RI Prabowo Subianto terkait usulan ini.
Sebab, dia menyebut pemerintah belum mengkaji kebijakan tersebut untuk diberlakukan secara nasional.
"Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah,” ujarnya.
Menurut dia, inisiatif baru seperti yang dimiliki Dedi Mulyadi ini memang harus dikritisi bersama, namun tidak perlu disikapi dengan antipati.
Baca Juga: Kak Seto Satroni Barak Militer di Purwakarta Besok: Jangan sampai Ada Pelanggaran Anak!
“Inisiatif-inisiatif baru ini jangan langsung antipati. Tapi kritisi secara bersama-sama. Ada sesuatu yang dilanggar atau ada sesuatu yang mungkin tidak terpenuhi nggak dari pola-pola pendidikan semacam itu,” katanya.
