Infografis
Suara.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi tidak mempersoalkan usulan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi untuk memberikan pendidikan siswa yang dianggap nakal ke barak TNI.
Menurutnya, tidak masalah dengan penerapan kebijakan tersebut asalkan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Jadi sepanjang pembinaan-pembinaan itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar hak-hak anak, tidak melanggar hak-hak mereka dipenuhi," kata Hasan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 10 Mei 2025.
Hasan mengatakan bahwa kebijakan untuk membawa siswa yang dianggap nakal ke barak militer juga termasuk bagian dari pembinaan.
"Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, tapi pemerintah akan periksalah, akan kaji ini,” ujarnya.
Namun, Hasan belum bisa mengungkap sikap Presiden RI Prabowo Subianto terkait usulan ini.
Sebab, dia menyebut pemerintah belum mengkaji kebijakan tersebut untuk diberlakukan secara nasional.
"Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah,” ujarnya.
Menurut dia, inisiatif baru seperti yang dimiliki Dedi Mulyadi ini memang harus dikritisi bersama, namun tidak perlu disikapi dengan antipati.
Baca Juga: Kak Seto Satroni Barak Militer di Purwakarta Besok: Jangan sampai Ada Pelanggaran Anak!
“Inisiatif-inisiatif baru ini jangan langsung antipati. Tapi kritisi secara bersama-sama. Ada sesuatu yang dilanggar atau ada sesuatu yang mungkin tidak terpenuhi nggak dari pola-pola pendidikan semacam itu,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meluncurkan program pendidikan karakter yang kontroversial dari pengamat hingga mantan Komisi Perlindungan Anak dengan mengirimkan siswa bermasalah ke barak militer untuk pembinaan.
Program ini bertujuan untuk memperkuat karakter dan disiplin siswa melalui pelatihan semi-militer yang melibatkan TNI dan Polri di wilayah Jabar.
Meskipun mendapat dukungan dari beberapa pihak, seperti Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, program ini juga menuai kritik dari Komnas HAM dan pengamat pendidikan yang khawatir terhadap dampak psikologis dan potensi pelanggaran hak asasi manusia.
Dedi Mulyadi sapaan akrab Kang DM menegaskan bahwa program ini dilakukan atas persetujuan orang tua siswa dan bertujuan untuk memberikan solusi nyata terhadap kenakalan remaja yang semakin mengkhawatirkan.
Mantan Bupati Purwakarta ini menyatakan bahwa pendekatan ini bukan bentuk pemaksaan, melainkan upaya pembinaan karakter bagi siswa yang sulit diatur.
