Infografis
Kebijakan KDM Jadi Sorotan
Sejak duduk sebagai Gubernur Jawa Barat, kebijakan Dedi Mulyadi kini banyak menuai sorotan. Di antaranya adalah mengirim siswa nakal ke barak militer.
Kemudian ia juga akan menerapkan penerima bantuan sosial di Jawa Barat wajib ikut KB, termasuk vasektomi. Kebijakan itu sontak menuai pro dan kontra.
Pengamat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menilai program wajib militer bagi anak bermasalah di Jabar yang diusung Gubernur Dedi Mulyadi berseberangan dengan konsep pedagogi yang mengedepankan kebutuhan dan karakter peserta didik.
"Itu mau masuk militer atau masuk pesantren -saja- barudak -anak-anak-. Jadi gini lah dalam dunia pendidikan, kalau ada masalah itu tidak harus kemudian diserahkan kepada institusi lain dulu. Kan gini ya, anak nakal itu kan tidak bisa diseragamkan. Masalahnya kan bisa beda-beda dan TNI bukan obat segala masalah," kata Cecep saat dihubungi di Bandung, Rabu (30/4/2025).
Cecep menilai kebijakan yang disampaikan Dedi mungkin bermaksud baik, namun dia mengungkapkan lebih baik yang diusung bukanlah konsep wajib militer pada anak bermasalah, tetapi pendidikan pendahuluan bela negara yang memang sejalan dengan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
"Ini niatnya mungkin baik ya, harus kita hargai lah Pak Dedi itu. Kalau saya konsepnya bukan pendidikan militer seperti Wamil tetapi pendidikan pendahuluan Bela Negara. Kalau pendidikan pendahuluan Bela Negara, memang itu amanat Undang-Undang tentang PSDN, yaitu Pengembangan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara," ujar Cecep sebagaimana dilansir Antara.
Dalam beleid tersebut, lanjut dia, dijelaskan mengenai pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN), yang levelnya bukan pendidikan militer tapi pendahuluannya seperti Resimen Mahasiswa (Menwa) di kampus-kampus.
"Mungkin maksud KDM juga dugaan saya ke situ," ujarnya.
Baca Juga: DKI Punya Jurus Sendiri Redam Kenakalan, Pramono Ogah Ikut Jejak KDM Kirim Anak Nakal ke Barak TNI
Lebih lanjut, Cecep mengungkapkan jika memang betul maksud dari kebijakan Dedi Mulyadi merupakan PPBN, dirinya akan sangat setuju bahkan mendukung sampai 1.000 persen jika program tersebut dilaksanakan, namun dia mendesak agar Dedi Mulyadi membuat konsep program itu secara matang sebelum diberlakukan.
