Laut Indonesia di Ujung Tanduk, KKP Gandeng Kekuatan Besar untuk Konservasi

Suara.com - Demi menyelamatkan laut Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan mulai serius melakukan konservasi laut nasional.

Langkah itu bisa dilihat saat KKP menggandeng Konsorsium MPA-OECM yang terdiri dari WWF Indonesia, Coral Triangle Center (CTC), RARE Indonesia, Konservasi Indonesia, Pesisir Lestari (Pelestari) dan Rekam Nusantara, serta didukung oleh Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN).

Kekuatan besar yang dikomandoi Kementerian Kelautan dan Perikanan tentu dalam upaya mendukung target konservasi laut nasional sebesar 30% pada tahun 2045.

Perlu diketahui, Pemerintah Indonesia telah menetapkan komitmen untuk memperluas kawasan konservasi laut hingga mencakup 30 persen.

Total 30 persen itu dari jumlah luas wilayah perairan nasional atau sekitar 97,5 juta hektare, melalui target "30 by 45".

Untuk mencapai hal ini, KKP bersama para mitra dari LSM, akademisi, dan pakar konservasi laut telah menyusun Dokumen Visi Kawasan Konservasi dan OECM 2045.

Hal ini sebagai panduan strategis perlindungan keanekaragaman hayati, perikanan berkelanjutan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Komite Nasional Kolaborasi yang dibentuk itu akan berfungsi sebagai wadah koordinasi antar pemangku kepentingan.

Tugas utamanya adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi formal, seperti Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) dan Taman Wisata Alam Laut (TWAL), serta mendorong perlindungan kawasan berbasis masyarakat melalui skema OECM (Other Effective Area-Based Conservation Measures).
Komite ini juga akan mendukung penyusunan kebijakan, peningkatan kapasitas, serta akses terhadap sumber daya global bagi pemerintah pusat dan daerah.

Direktur Konservasi Ekosistem, Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Dr. Firdaus Agung menyatakan bahwa komite ini akan menyusun rencana kerja nasional dan daerah.

Tentu tujuannya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, menyebarluaskan informasi konservasi, serta menyediakan data dan dukungan teknis untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi.

"Dengan terbentuknya komite ini, diharapkan tata kelola konservasi laut menjadi lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama," katanya, ditemui di acara Sosialisasi Visi MPA dan OECM 2045 yang berlangsung di Hotel Santika, Bogor, Rabu 14 Mei 2025.

Ditempat yang sama, Direktur Program Kelautan dan Perikanan WWF Indonesia, Imam Musthofa Zainuddin menjelaskan bahwa simposium ini bertujuan memperkuat kolaborasi multipihak melalui diseminasi informasi dan pembelajaran yang strategis.

"Konsorsium MPA dan OECM selama ini telah aktif mendukung konservasi laut. Rangkaian simposium ini penting untuk membuka data, berbagi pembelajaran, dan membangun diskusi guna mendukung tata kelola kawasan yang lebih baik. Harapannya, inisiatif ini juga berkontribusi pada pelestarian karbon biru dan penghidupan berkelanjutan masyarakat pesisir," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Presiden RARE Indonesia, Hari Kushardanto menyoroti masih terbatasnya pemahaman mengenai pendekatan OECM di Indonesia.

"Selama ini, pencapaian target konservasi masih bertumpu pada kawasan formal. Namun OECM berpotensi menyumbang hingga 10 juta hektare. Banyak wilayah bernilai konservasi tinggi belum masuk dalam skema formal, namun berpotensi diakui sebagai OECM. Panduan yang sedang disusun diharapkan dapat memperkuat pengakuan terhadap model konservasi berbasis komunitas, termasuk wilayah adat," ucapnya.

Senada dengan itu, Direktur Pesisir Lestari (Pelestari) Dina D. Kosasih, menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi.

"Keberhasilan jangka panjang perlindungan kawasan sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat, termasuk lembaga adat, kelompok perempuan, dan komunitas lokal. Pendekatan yang menghargai nilai sosial dan budaya akan menciptakan rasa kepemilikan dan keberlanjutan," tegasnya.