Suara.com - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Zayyid Sulthan Rahman, melontarkan tuntutan keras agar Bupati Pati Sudewo segera mundur dari jabatannya.
Tuntutan ini disampaikannya dalam diskusi publik yang digelar di Jakarta, Kamis (14/8/2024) malam.
Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Pemkab Pati telah menuai protes dari warga dalam beberapa pekan terakhir.
Menurut Zayyid, sang bupati tak hanya membuat kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menyeleweng, tetapi juga secara arogan telah menantang kekuatan rakyat dan meremehkan demokrasi.
Zayyid menilai ada dua hal besar yang membuat Bupati Pati layak untuk lengser. Ia secara terang-terangan menyebut bahwa alasan untuk mundur sudah sangat lengkap.
"Secara dua hal bagi saya sudah lengkaplah untuk dia mundur. Pertama dia menantang kekuatan masyarakat, kedua secara substansial pun membuat kebijakan yang menyeleweng," tegas Zayyid.
Lebih lanjut, Zayyid menyoroti sikap bupati yang dianggapnya meremehkan sistem demokrasi yang telah mengantarkannya ke kursi kekuasaan.
Alih-alih mendengarkan aspirasi dan kritik masyarakat yang menolak kenaikan PBB, sang bupati justru memilih untuk menantang balik.
"Dia menantang sistem yang membuat dia naik sebagai Bupati juga," katanya.
Puncak kekesalan Zayyid terdengar saat ia menyebut sang bupati sudah tak layak lagi menyandang status sebagai pejabat publik. Baginya, sikap yang menolak evaluasi dan melawan kehendak rakyat adalah sebuah tindakan pengecut.
"Di situlah titik seharusnya pejabat tidak lagi dikatakan seorang pejabat, sudah menjadi seorang pengecut," ujar Zayyid.
Zayyid menyayangkan sikap defensif Bupati Pati. Menurutnya, jika sang bupati mau bersikap evaluatif dan mendengarkan suara masyarakat, pintu maaf mungkin masih terbuka.
Namun, dengan memilih menantang, ia justru telah kehilangan legitimasinya di mata publik.
Demo Tuntut Sudewo Mundur
Pada Rabu (13/8/2025), ribuan warga Pati tumpah ruah ke jalan menuntut Sudewo mundur, dipicu serangkaian kebijakan kontroversial, salah satunya rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
TERPOPULER
