Bisa Bikin Drop dan Rusak Sistem, Para Profesor FKUI Kecewa Kebijakan Prabowo: Kami Prihatin!

Jum'at, 16 Mei 2025 | 16:26 WIB
Bisa Bikin Drop dan Rusak Sistem, Para Profesor FKUI Kecewa Kebijakan Prabowo: Kami Prihatin!
Ratusan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menyampaikan seruan keprihatian atas berbagai kebijakan kesehatan dan pendidikan kesehatan yang belakangan dilakukan pemerintah. (Suara.com/Lilis Varwati)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

"Kalau kita bicara soal voting, tapi yang nampaknya sesuai dengan keinginan Kementerian Kesehatan," beber Prof Ari.

Kebijakan di sektor kesematan seperti itu dikatakan tidak hanya dirasakan oleh para guru besar FKUI, tapi juga FK di kampus negeri lainnya. 

POGI Kritik Wacana Menkes

Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) mengingatkan Kementerian Kesehatan untuk mengutamakan keselamatan pasien dalam membuat kebijakan baru. Pernyataan itu sekaligus menanggapi rencana Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang akan buat aturan soal dokter umum boleh lakukan prosedur melahirkan operasi sesar. 

Menkes Budi Gunadi Sadikin. [Suara.com/Novian]
Menkes Budi Gunadi Sadikin. [Suara.com/Novian]

Ketua umum POGI, Yudi Hidayat menyampaikan bahwa tindakan medis seperti seksio sesarea atau operasi sesar merupakan intervensi bedah yang kompleks dan berisiko, sehingga harus dilakukan oleh dokter spesialis obstetri yang terlatih.

"Memberikan wewenang kepada dokter umum untuk melakukan tindakan bedah tanpa pelatihan khusus dapat membahayakan keselamatan pasien dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan," kata Yudi Hidayat dalam keterangannya, dikutip Suara.com pada Jumat.

Yudi Hidayat menambahkan, pentingnya pelatihan khusus itu juga sesuai dengan standar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), dan American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG).

Ketiga organisasi itu menekankan pentingnya pelatihan dan kompetensi dalam melakukan tindakan medis invasif. 

"Kami mendesak agar kebijakan yang diambil mengacu pada standar internasional untuk memastikan keselamatan pasien," tegas Yudi.

Baca Juga: Jokowi Ngaku Ogah Kalah jika Nyalon Ketum PSI, Analis: Cuma Basa-basi Politik Saja!

Berdasarkan data dari Maternal Perinatal Death Notification (MPDN) yang dikeluarkan oleh POGI, mayoritas kematian ibu terjadi akibat komplikasi yang dapat dihindari dengan penanganan yang tepat
oleh tenaga medis yang terlatih.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI