Infografis
Suara.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Hasan Nasbi, mengatakan bahwa pemerintah bukan mau merelokasi warga Gaza, Palestina.
Hasan menegaskan, pemerintah hanya ingin membantu misalnya pengobatan warga Gaza yang menjadi korban akibat serangan militer Israel.
Hal itu menanggapi pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang secara tegas menolak upaya relokasi warga Gaza, Palestina dalam forum Konferensi ke-19 Parlemen Anggota OKI.
"Pemerintah itu tidak merelokasi warga Palestina lho, kita mau mengobati warga Palestina yang misalnya perlu pengobatan, yang cedera, luka parah butuh pengobatan, dilakukan pengobatan di Indonesia, diperbaiki ini (Kesehatan) di Indonesia," kata Hasan di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025).
Ia mengatakan, rencana pemerintah itu juga pasti dilakukan dengan hal yang tak mudah.
"Harus perlu persetujuan, otoritas di sana persetujuan negara negara di sekitar, persetujuan yang bersangkutan," ujarnya.
Ia menegaskan, jika rencana pemerintah terlaksana, warga Gaza yang sudah ditangani tidak akan tinggal permanen di Indonesia.
"Dan itu (mungkin warga palestinanya maksudnya) tidak permanen di sini. Jadi kita lebih ke langkah itu, tindakan kemanusiaan, tindakan kemanusiaan untuk perbaiki kualitas hidup mereka," katanya.
"Termasuk juga itu kita tindakan kemanusiaan memberikan beasiswa buat anak anak Palestina utk disekolahkan di sini. Jadi bukan relokasi," sambungnya.
Baca Juga: Pedro Pascal dan Para Aktor Hollywood Kecam Industri Film Diam Soal Gaza
Ia menegaskan, pemerintah hanya berencana melakukan tindakan kemanusiaan.
"Ya mereka kembali dong kan mereka tidak menjadi warga negara Indonesia, mereka kembali dong kesana. Jadi ini bukan relokasi ini , sebuah tindakan kemanusiaan untuk membantu warga Palestina," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak semua pihak untuk menolak gagasan untuk merelokasi warga Gaza dari Palestina. Menurutnya, Gaza merupakan milik Palestina.
Hal itu ditegaskan Puan dalam forum Inagurasi Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Anggota OKI atau Organisasi Kerja Sama Islam atau PUIC di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025) malam.
Acara ini sendiri dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah delegasi parlemen dari negara-negara OKI.
"Kita harus menolak gagasan merelokasi rakyat Palestina dari wilayah Gaza. Gaza adalah milik rakyat Palestina," kata Puan.
Ia menegaskan, yang harus dilakukan adalah membangun tak hanya soal fisik tapi juga soal harga diri, keadilan dan harapan warga Gaza.
"Parlemen harus mendorong lebih banyak negara di dunia untuk secara resmi mengakui negara Palestina," katanya.
Selain itu, elite PDIP itu menekankan juga soal harus mencari solusi perdamaian antar dua negara yang berkonflik.
"Kita juga harus mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui “Solusi Dua-Negara.”," pungkasnya.
Sementar itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah, berharap agar Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), atau konferensi parlemen negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang ke-19 bisa menghasilkan pelopor perdamaian dunia.
Pertemuan internasional ini sendiri mengambil lokasi di kompleks Gedung DPR yang berada di kawasan Senayan, Jakarta ini berlangsung tanggal 12 hingga 15 Mei 2025.
Secara resmi inagurasinya dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto selaku kepala negara dan Puan Maharani selaku Ketua DPR RI, pada Rabu 14 Mei 2025 malam.
"Sebagai kekuatan peradaban, negara-negara OKI harus mampu menjadi pelopor bagi perdamaian dunia dan tata dunia yang lebih baik," kata Said Abdullah kepada wartawan, Kamis (15/5/2025).
Menurut Said, semua patut bersedih banyak negara negara berpenduduk muslim terlibat dalam pertikaian.
Belum lagi, kata dia, apa yang dialami oleh Palestina yang terus menerus mendapatkan gempuran dari Israel.
"Terbaru, Pakistan selaku anggota OKI terlibat perang dengan India. Lebih menyedihkan lagi Palestina, mengalami pembumihangusan oleh Israel secara kejam. Bahkan bantuan kemanusiaan tidak bisa tersalurkan karena di-blokade Israel," beber Said Abdulllah.
"Dunia seolah lumpuh untuk mewujudkan kedaulatan dan kemerdekaan Palestina. Israel melakukan aksi aksi diluar perikemanusiaan terhadap warga Palestina, namun tidak ada hukuman apapun terhadap Israel, yang seharusnya dibawa ke meja hijau Mahkamah Internasional di Den Haag. Saya berharap konferensi PUIC merekomendasikan tuntutan terhadap Israel ke Mahkamah Internasional," sambungnya.
Untuk itu, kata dia, lewat konferensi parlemen negara OKI yang dipimpin Puan ini bisa mendorong agar pemerintah negara negara anggota OKI bisa bersatu menghentikan agresi militer Israel ke Palestina, dan memulihkan kembali peradaban yang damai di Palestina.
