Infografis
Terkait protes atas kenaikan impor sawit, SPKS pun mendesak kepada pemerintah agar pungutan ini lebih banyak untuk membantu petani sawit, terutama dalam bentuk dukungan sarana dan prasarana seperti jalan kebun petani dan pupuk.
Selain itu, SPKS juga mendorong agar dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bisa fokus untuk mendorong dan menyediakan pendanaan sertifikasi sawit berkelanjutan ISPO untuk mendukung Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2025, yang tertuang di dalam Pasal 16. Pasal itu disebut mengatur soal biaya sertifikasi ISPO dari BPDPKS.
“Harapan kami, dari pungutan tidak terlalu tinggi menekan petani sawit. Kalau harga petani sawit rendah, maka akan berdampak pada pengelolaan kebun dan juga pendapatan dan kesejahteraan petani sawit,” beber Sabarudin.
