Infografis
Suara.com - Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo merespons usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang pemberian dana dari negara untuk partai politik.
Menurut Ganjar, usulan serupa yang disampaikan KPK pernah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kendati demikian, Ganjar belum membeberkan detail bagaimana sikap PDIP perihal tersebut.
"Kita belum tahu apa yang nanti akan dipertanyakan pada kita. Sebenarnya kalau konsepnya DPR pernah membahas, bagaimana keuangan yang independen dan sebagainya, tapi kita belum tahu," kata Ganjar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu 18 Mei 2025.
"Kalau nanti TOR-nya ada, barangkali kita akan bisa punya banyak pikiran. Diskusinya dulu sudah panjang di DPR," sambung Ganjar.
Sementara itu ditanya bagaimana pandangannya tentang sumber dana untuk parpol berasal dari APBN, Ganjar menegaskan kembali bahwa usulan serupa memang pernah dibahas
"Macam-macam dulu pernah muncul pikiran dari APBN. Pernah muncul pikiran badan usaha milik partai waktu itu sehingga dihalalkan tinggal rambu-rambunya. Jadi diskusinya pernah ada, bukan baru. Nah sekarang bagaimana agar itu betul-betul partai governance-nya itu bisa berjalan tinggal pada pilihan. Itu akan lebih baik semuanya," kata Ganjar.
Pernyataan KPK
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Fitroh Rohcahyanto mengatakan saat menjalani fit and proper test dalam rangkaian seleksi calon pimpinan KPK, sempat menyampaikan bahwa sistem politik memengaruhi perilaku korupsi.
Baca Juga: Atas Nama Kedaulatan Rakyat; PKB Usul Pileg-Pilpres Dipisah, Dana Parpol Ditambah
Menurut dia, sistem politik menjadi faktor utama yang menyebabkan korupsi terjadi semakin masif. Sebab, dia menilai jabatan publik membutuhkan modal yang besar.
