Dikritik KPAI, Dedi Mulyadi Lawan Balik: Harusnya Ikut Ambil Langkah Penanganan Masalah

Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi kritik yang disampaikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) perihal program mengirim anak yang dianggap nakal ke barak militer.

Dia menilai KPAI seharusnya tidak hanya mengoreksi kekuarangan dari sebuah program untuk penanganan masalah yang dia anggap darurat.

“Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita,” kata Dedi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025).

Menurut dia, ada ribuan anak yang dianggap bermasalah di Jawa Barat. Dia menilai KPAI harusnya mendidik mereka untuk menyelesaikan masalah.

“Kalau KPAI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tidak akan bisa menyelesaikan problem, dan KPAI bisa lihat dong kemarin 39 anak sudah selesai itu,” ujar Dedi.

“Kan bisa dilihat bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya kemudian rasa empatinya bahkan dia menangis di depan ibunya mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan itu di sekolah,” tambah dia.

Pria yang akrab disapa Kang Demul (KDM) itu menegaskan akan ada ratusan anak yang kembali dikirim ke barak dan bila program ini sudah terkoneksi dengan kabupaten/kota, jumlah anak yang akan dikirim ke barak mencapai ribuan.

“Besok ada 273 yang akan lulus dari Dodik Lembang, setelah itu nanti akan ada angkatan baru lagi. Nanti mungkin kalau dari 1000 atau 1500 atau 2000 atau 5000 kalau terkoneksi dengan kabupaten kota mungkin 15 ribu sampai 20 ribu yang dikelola oleh kita, KPAI mengambil berapa?” tandas Dedi.

Kritik KPAI

Sebelumnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap program mengirim anak yang dianggap nakal ke barak ala Dedi Mulyadi.

KPAI menjelaskan bahwa mayoritas anak yang dikirim ke barak melakukan kenakalan berupa bolos dan tidur di kelas.

“Yang tertinggi bolos sekolah dan sering tidur di kelas,” kata Ketua KPAI Ai Maryati, Minggu (18/5/2025).

Padahal, target utama program ini ialah anak-anak yang melakukan tawuran. Namun, jumlah anak-anak yang melakukan tawuran dan dikirim ke barak menempati posisi ketiga.

“Ini berbeda nih, tawuran malah yang kami temukan itu terbanyak ketiga,” ujar Ai.

Dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (16//2025), KPAI menyoroti perlunya program mengirim anak yang dianggap nakal ke barak ini agar tepat sasaran dan efektif menangani siswa bermasalah. Ai juga mempertanyakan siswa pascapendidikan di barak memang berubah perilakunya menjadi lebih baik atau justru akan mendapat tekanan karena dianggap sebagai ‘alumni’ barak.

“Salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip ini tercermin dari adanya praktik diskriminatif dan tidak dilibatkannya anak dalam proses, yang kemudian menimbulkan stigma negatif seperti label anak nakal atau anak bermasalah terhadap peserta program,” tutur Ai.

KPAI menilai perlu ada asesmen yang jelas dalam program mengirim anak yang dianggap nakal ke barak. Sebab, KPAI menekankan adanya kompleksitas dalam kategorisasi anak yang disebut nakal.

Selain itu, KPAI juga menegaskan agar pendidikan anak di barak memerlukan pedoman yang jelas agar tidak mengganggu mental anak.

“Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut anak, agar mereka mendapat perlakukan sama, kebutuhan mereka menjadi prioritas, dan pendapat mereka didengar," tandas Ai Maryati.