Infografis
Adapun salah sau program yang didiskusikan dalam pertemuan ini ialah mengirim anak yang dianggap nakal ke barak dengan realokasi anggaran sebesar Rp 5 triliun.
“Realokasi anggaran itu merubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah,” ungkap Dedi.
Selain itu, Dedi mengungkapkan pertemuan hari ini membahas soal alokasi belanja publik yang tidak berimbas pada kepentingan publik seperti anggaran belanja Rp 700 miliar untuk TIK di bidang pendidikan. Padahal, lanjut dia, yang lebih diperlukan untuk pendidikan ialah ruang kelas yang baru.
“Sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru,” tambah pria yang akrab disapa KDM itu.
Mereka juga membahas belanja rutin perjalanan dinas pemerintah ketika yang dibutuhkan oleh pemerintah ialah jalan bersama rakyat, bukan perjalanan dinas.
“Sehingga ada realokasi dari Rp 700 miliar menjadi Rp 2,4 triliun,” ucap Dedi.
Hal lain yang dibahas ialah kebutuhan listrik karena Dedi menyebut ada 240 ribu masyarakat Jawa Barat yang tidak punya listrik sehingga ada realokasi anggaran hampir Rp 250 miliar untuk belanja penerangan listrik warga.
Tanggapi Kritik
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sempat menanggapi kritik yang disampaikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) perihal program mengirim anak yang dianggap nakal ke barak.
Baca Juga: Verrell Bramasta Dikritik Balik Siswi: Cuma Omon-Omon!
Dia menilai KPAI seharusnya tidak hanya mengoreksi kekuarangan dari sebuah program untuk penanganan masalah yang dia anggap darurat.
