Infografis
Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi kritik yang disampaikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) perihal program mengirim anak yang dianggap nakal ke barak militer.
Dia menilai KPAI seharusnya tidak hanya mengoreksi kekuarangan dari sebuah program untuk penanganan masalah yang dia anggap darurat.
“Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita,” kata Dedi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025).
Menurut dia, ada ribuan anak yang dianggap bermasalah di Jawa Barat. Dia menilai KPAI harusnya mendidik mereka untuk menyelesaikan masalah.
“Kalau KPAI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tidak akan bisa menyelesaikan problem, dan KPAI bisa lihat dong kemarin 39 anak sudah selesai itu,” ujar Dedi.
“Kan bisa dilihat bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya kemudian rasa empatinya bahkan dia menangis di depan ibunya mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan itu di sekolah,” tambah dia.
Pria yang akrab disapa Kang Demul (KDM) itu menegaskan akan ada ratusan anak yang kembali dikirim ke barak dan bila program ini sudah terkoneksi dengan kabupaten/kota, jumlah anak yang akan dikirim ke barak mencapai ribuan.
“Besok ada 273 yang akan lulus dari Dodik Lembang, setelah itu nanti akan ada angkatan baru lagi. Nanti mungkin kalau dari 1000 atau 1500 atau 2000 atau 5000 kalau terkoneksi dengan kabupaten kota mungkin 15 ribu sampai 20 ribu yang dikelola oleh kita, KPAI mengambil berapa?” tandas Dedi.
Kritik KPAI
Baca Juga: Viral! Perpisahan Sekolah di Kelab Malam, Dukungan Kepala Sekolah Jadi Sorotan
Sebelumnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan hasil pengawasan yang dilakukan terhadap program mengirim anak yang dianggap nakal ke barak ala Dedi Mulyadi.
