Dedi Mulyadi Kunjungi Gedung KPK, Ini yang Dibahas

Dwi Bowo Raharjo, Dea Hardiningsih Irianto

Senin, 19 Mei 2025 | 11:46 WIB
Dedi Mulyadi Kunjungi Gedung KPK, Ini yang Dibahas
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bertemu dengan jajaran pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Senin (19/5/2025).(Suara.com/Dea)

Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bertemu dengan jajaran pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Senin (19/5/2025).

Pertemuan ini dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.

Dari pertemuan itu, Dedi menjelaskan bahwa pihaknya perlu melakukan upaya mengefesiensikan, mengerealokasikan seluruh belanja pemerintah, dari belanja yang tidak penting ke belanja yang dianggap menjadi kepentingan publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, dan jaringan listrik.

“Itu menjadi prioritas utama kami, dan kami mendapat arahan seluruh kebijakan itu nanti harus terkawal menjadi output, outcome dan benefit kepentingan masyarakat,” kata Dedi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025).

Dalam pertemuan itu pula, Dedi mengaku mendapatkan upaya strategis untuk menyinergikan berbagai kebijakan agar mengarah pada peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan meningkatkan kualitas kesehatan warga.

“Sehingga Jawa Barat bisa mengalami peningkatan indeks ekonomi masyarakatnya, indeks kesejahteraan masyarakatnya, dan indeks pendidikan masyarakatnya,” ujar Dedi.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Bachtiar Ujang Purnama menjelaskan langkah strategis yang sempat disampaikan Dedi dalam pertemuan itu.

“Beliau mulai melakukan langkah strategis dengan memperbaiki perencanaan dan penggunaan anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat,” kata Bachtiar.

Pada prinsipnya, lanjut dia, sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Jawa Barat ini harus kembali dan bermanfaat untuk masyarakat, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.

baca juga

"Ini beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menyalahi aturan,, kemudian pelaksanaannya dimana bahwa itu harus ada yang mengawasi,” ucap Bachtiar.

Adapun salah sau program yang didiskusikan dalam pertemuan ini ialah mengirim anak yang dianggap nakal ke barak dengan realokasi anggaran sebesar Rp 5 triliun.

“Realokasi anggaran itu merubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah,” ungkap Dedi.

Selain itu, Dedi mengungkapkan pertemuan hari ini membahas soal alokasi belanja publik yang tidak berimbas pada kepentingan publik seperti anggaran belanja Rp 700 miliar untuk TIK di bidang pendidikan. Padahal, lanjut dia, yang lebih diperlukan untuk pendidikan ialah ruang kelas yang baru.

“Sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru,” tambah pria yang akrab disapa KDM itu.

Mereka juga membahas belanja rutin perjalanan dinas pemerintah ketika yang dibutuhkan oleh pemerintah ialah jalan bersama rakyat, bukan perjalanan dinas.

Ilustrasi gedung merah putih KPK di Jakarta. (Antara)
Ilustrasi gedung merah putih KPK di Jakarta. (Antara)

“Sehingga ada realokasi dari Rp 700 miliar menjadi Rp 2,4 triliun,” ucap Dedi.

Hal lain yang dibahas ialah kebutuhan listrik karena Dedi menyebut ada 240 ribu masyarakat Jawa Barat yang tidak punya listrik sehingga ada realokasi anggaran hampir Rp 250 miliar untuk belanja penerangan listrik warga.

Tanggapi Kritik

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sempat menanggapi kritik yang disampaikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) perihal program mengirim anak yang dianggap nakal ke barak.

Dia menilai KPAI seharusnya tidak hanya mengoreksi kekuarangan dari sebuah program untuk penanganan masalah yang dia anggap darurat.

“Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita,” kata Dedi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025).

Menurut dia, ada ribuan anak yang dianggap bermasalah di Jawa Barat. Dia menilai KPAI harusnya mendidik mereka untuk menyelesaikan masalah.

“Kalau KPAI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tidak akan bisa menyelesaikan problem, dan KPAI bisa lihat dong kemarin 39 anak sudah selesai itu,” ujar Dedi.

“Kan bisa dilihat bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya kemudian rasa empatinya bahkan dia menangis di depan ibunya mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan itu di sekolah,” tambah dia.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Dikritik KPAI, Dedi Mulyadi Lawan Balik: Harusnya Ikut Ambil Langkah Penanganan Masalah

Dikritik KPAI, Dedi Mulyadi Lawan Balik: Harusnya Ikut Ambil Langkah Penanganan Masalah

News | Senin, 19 Mei 2025 | 11:17 WIB

Disebut Malas Salat, Ibu Mertua Minta Kang Dedi Bawa Pratama Arhan ke Barak Militer

Disebut Malas Salat, Ibu Mertua Minta Kang Dedi Bawa Pratama Arhan ke Barak Militer

Bola | Senin, 19 Mei 2025 | 10:32 WIB

KPK Usulkan Dana Parpol dari APBN, Ganjar: Diskusinya Pernah Ada, Bukan Baru

KPK Usulkan Dana Parpol dari APBN, Ganjar: Diskusinya Pernah Ada, Bukan Baru

News | Senin, 19 Mei 2025 | 09:20 WIB

Pratama Arhan Diaduin Mertua ke Kang Dedi Mulyadi karena Malas Salat

Pratama Arhan Diaduin Mertua ke Kang Dedi Mulyadi karena Malas Salat

Entertainment | Senin, 19 Mei 2025 | 05:57 WIB

Digoda Gubernur Jabar, Ayu Ting Ting Pilih Barak Militer atau KUA?!

Digoda Gubernur Jabar, Ayu Ting Ting Pilih Barak Militer atau KUA?!

Video | Senin, 19 Mei 2025 | 02:51 WIB

Terkini

Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU

Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 15:44 WIB

KPK Soroti Dugaan Korupsi Lintas Rezim di Sukoharjo, Diduga 'Tradisi' dari Era Suami ke Istri

KPK Soroti Dugaan Korupsi Lintas Rezim di Sukoharjo, Diduga 'Tradisi' dari Era Suami ke Istri

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 14:47 WIB

Sudah Mundur dari Jampidsus, Kapan Febrie Adriansyah Diperiksa? Begini Jawaban Polda Metro

Sudah Mundur dari Jampidsus, Kapan Febrie Adriansyah Diperiksa? Begini Jawaban Polda Metro

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 14:31 WIB

Barbuk Emas dan Uang Punya Siapa? Hensa Desak Transparansi Kasus Usai Jampidsus Febrie Mundur

Barbuk Emas dan Uang Punya Siapa? Hensa Desak Transparansi Kasus Usai Jampidsus Febrie Mundur

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 14:06 WIB

Usai Mundur, Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono Jadi Plt Jampidsus Gantikan Febrie Adriansyah

Usai Mundur, Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono Jadi Plt Jampidsus Gantikan Febrie Adriansyah

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 13:53 WIB

Jawa Tengah Darurat Korupsi? 4 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK dalam Waktu Singkat

Jawa Tengah Darurat Korupsi? 4 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK dalam Waktu Singkat

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 13:16 WIB

KPK Ungkap Modus Bupati Sukoharjo, Gunakan SK Paksa ASN Setor Insentif hingga Rp2,93 Miliar

KPK Ungkap Modus Bupati Sukoharjo, Gunakan SK Paksa ASN Setor Insentif hingga Rp2,93 Miliar

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 12:34 WIB

Klarifikasi Kejati Jateng: Tak Ada Pemeriksaan Personel Polri Terkait SPPG

Klarifikasi Kejati Jateng: Tak Ada Pemeriksaan Personel Polri Terkait SPPG

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 11:59 WIB

KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo dan Dua Pejabat Pemkab Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan

KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo dan Dua Pejabat Pemkab Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 11:31 WIB

Drama Perceraian Bupati Gowa Berbuntut Laporan Polisi: Mantan Suami Cium Aroma Kesaksian Palsu

Drama Perceraian Bupati Gowa Berbuntut Laporan Polisi: Mantan Suami Cium Aroma Kesaksian Palsu

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 10:58 WIB

×