Menanggapi hal itu, UGM menyatakan siap menghadapi gugatan tersebut. Pihak universitas menegaskan bahwa mereka memiliki bukti-bukti terkait dengan status Jokowi di lingkungan UGM dan akan menyampaikannya dalam proses persidangan.
UGM juga menyatakan bahwa tuduhan terhadap keaslian ijazah Jokowi tidak berdasar dan telah dibantah dengan bukti akademik yang ada.
Respons Muhammadiyah
Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, menegaskan pihaknya belum membicarakan ihwal polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo atau Jokowi yang belakangan ramai dipermasalahkan masyarakat.
Menurut Busyro saat ini masih banyak permasalahan lain yang masih dibahas.
"Muhammadiyah belum membicarakan masalah ini karena masih banyak masalah lain," kata Busyro di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (16/5/2025).
Busyro menegaskan Muhammadiyah sebatas mengikuti proses-proses hukum yang saat ini sedang ditempuh.
![Presiden ketujuh Joko Widodo (tengah) berjalan keluar dari Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (30/4/2025). [ANTARA FOTO/Fauzan/nz]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/04/30/80172-jokowi-laporkan-tuduhan-ijazah-palsu-ke-polda-metro-jaya-joko-widodo.jpg)
"Dan itu kita menunggu proses-proses yang diajukan oleh mereka yang concern ini untuk bisa diproses lewat pengadilan dengan harapan polisi, jaksa, dan hakim itu berada dalam posisi yang betul-betul kita kawal," kata Busyro.
Ia menyampaikan Muhammadiyah menghargai sikap masyarakat yang memang concern terhadap polemik ijazah milik Presiden ke-7 RI tersebut. Asalkan, lanjut Busyro, hal tersebut akuntabel.
Baca Juga: Megawati Sindir Ijazah Jokowi, Golkar: Pembuktiannya di Proses Hukum
"Jadi kalau ada masyarakat yang concern bidang itu ya kita hargai. Asal akuntabel," kata Busyro.