Infografis
Suara.com - Komisi II DPR RI mendesak agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membenahi tata kelola keuangannya.
Hal itu dilakukan untuk mencegah adanya potensi fraud atau kecurangan.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pudji Prasetijanto Hadi dengan sejumlah Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
"Saya berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu lalu, saya mendapatkan informasi, harus ada perhatian khusus di birokrasi pak, terutama terkait dengan tata kelola keuangan," kata Rifqi.
Menurutnya, bahwa BPK telah mengendus adanya dugaan fraud.
"Karena pada 2024 BPK mengindikasikan ada beberapa potensi fraud di Kementerian ATR/BPN," ujarnya.
Untuk itu, ia pun mengingatkan agar segera dikoordinasikan terkait birokrasi tata kelola keuangan tersebut.
Ia khawatir Kementerian ATR/BPN dan jajarannya dapat penilaian tak sesuai saat audit laporan keuangan oleh BPK.
"Kalau ini tidak segera dibenahi saya khawatir laporannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, wajar tanpa pengecualian (WTP)," pungkasnya.
Baca Juga: Keracunan MBG Terus Berulang, DPR Minta Evaluasi Mendalam: Jangan Sampai Program Unggulan Tercederai
Sebelumnya terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan terkait kepemilikan lahan. Pasalnya, ada satu keluarga di Indonesia yang menguasai lahan sebanyak 1,8 juta hektar tanah.
