Infografis
Suara.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidentil Communication Office (POC) Hasan Nasbi menegaskan bahwa aksi demonstrasi yang akan dilakukan pengemudi ojek online (ojol) pada Selasa 20 Mei 2025 besok merupakan hak konstitusional warga.
Namun, ia mengimbau agar demonstrasi tidak mengganggu kebutuhan dan kepentingan rakyat.
"Kalau untuk berekspresi itu kan hak konstitusional warga negara. Jadi kalau teman-teman ojol mau mengekspresikan pendapat mereka, itu hak konstitusional mereka. Tentu kita mengimbau supaya tidak terganggu kebutuhan dan kepentingan masyarakat, kita menghimbau seperti itu," kata Hasan di kantor PCO, Jakarta Pusat, Senin 19 Mei 2025.
Kekinian, disampaikan Hasan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah melakukan dialog serta media briefing dalam menanggapi rencana pengemudi ojol demo besar-besaran esok hari.
"Dan dari Kementerian Perhubungan pada prinsipnya terbuka untuk mendiskusikan harapan dan aspirasi dari teman-teman ojol ini. Hari ini kayaknya baru saja selesai. Barusan selesai mereka melakukan juga media briefing dengan teman-teman media. Jadi dari Kementerian Perhubungan cepat responnya," kata Hasan.
Hasan memastikan asprirasi dari para pengemudi ojol akan ditindaklanjiti oleh kementerian dan lembaga terkait.
Ia berujar bahwa Kemenhub sudah memberikan pernyataan bahwa Kemenhub terbuka untuk aspirasi-aspirasi yang mendorong upata perbaikan aturan dan segala macam.
"Dan Kementerian Perhubungan sudah kasih statement bahwa mereka terbuka untuk aspirasi-aspirasi perbaikan aturan dan segala macam itu. Supaya ini, apa semuanya baik," kata Hasan.
"Jadi bisnis bisa baik, masyarakat juga bisa terlayani dengan baik. Kemudian juga teman-teman ojol juga bisa hidupnya lebih baik."
Baca Juga: Sebut Mayoritas Ojol Tak Ikut Demo di Jakarta Besok, KON: Mereka Pilih Kasih Makan Anak-Istri
"Jadi kita cari win-win solution-nya. Tapi teknisnya ini ada di teman-teman Kementerian Perhubungan yang lebih banyak terkait dengan ini," sambung Hasan.
