Suara.com - Penangkapan mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB) karena mengunggah foto meme Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Joko Widodo atau Jokowi menjadi sorotan belakangan ini. Meski penangkapannya telah ditangguhkan, tetapi sebagian besar masyarakat kembali mempertanyakan terkait regulasi penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) di Indonesia.
Hal ini membuat mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Padjajaran bertanya kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat datang ke kampus tersebut.
Sebagai informasi, Anies Baswedan mengisi kuliah umum Hukum Tata Negara dengan topik Menjaga Demokrasi dari Jerat Otoritarianisme: Mampukah Hukum Menjadi Benteng Terakhir yang diselenggarakan pada Senin (19/5/2025).
Dalam cuplikan video yang dibagikan oleh kanal YouTube ENO Glowing Channel, Anies Baswedan berusaha untuk memberikan jawaban berdasarkan kapasitasnya yang pernah menjadi pejabat negara.
"Ketika menyangkut soal teknis hukumnya biar yang di Fakultas Hukumnya menjawab. Saya fakultasnya Fakultas Ekonomi, jadi saya punya batas mana yang saya bisa masuki ketika menyangkut perdebatan soal pasal, saya nggak bisa masuk di situ. Tetapi pada prinsip utamanya adalah di dalam sebuah demokrasi, ruang kebebasan itu harus dijaga. Adapun ketika kritik tidak direspons, sesungguhnya itu menggambarkan bagaimana negara itu bekerja," ucap Anies Baswedan.
Anies Baswedan menilai jika pemerintah melarang rakyat untuk mengkritik dalam bentuk apapun, bahkan memberikan tekanan, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan.
"Sebenarnya kalau responsnya bentuknya adalah pelarangan, bentuknya adalah tekanan, di situ menjadi salah. Tapi kalau sikapnya diam, itu sebenarnya tidak bisa disalahkan. Tapi kalau pelarangan, selama yang melakukan tidak kemudian dihentikan, negara bisa diam. Cuma kalau diam terus-menerus maka negara akan kehilangan legitimasi moral. Karena itu negara biasanya harus merespons," sambungnya.
Anies Baswedan khawatir jika penangkapan yang dialami oleh mahasiswi ITB akan membuat banyak orang merasa takut saat ingin mengkritik pemerintah.
"Jadi terkait kritik-kritik seperti ini, saya melihatnya dari praktik demokrasi, itu yang harus dijaga. Ketika ada sebuah peristiwa seperti ini, teman-teman jangan membayangkan ini soal mahasiswi ITB ya, bukan. Ini bukan itu. Ini adalah pesan untuk menggaungkan satu kata, takut," imbuhnya.
Oleh karena itu, tindakan tersebut tanpa sadar akan mempengaruhi orang lain yang juga berencana untuk mengkritik pemerintah. Anies Baswedan menyampaikan bahwa rasa takut tidak boleh muncul dalam proses demokrasi.
"Sehingga ketika seseorang akan mulai gambar, mikir sebentar 'saya kalau gambar nanti proses hukum nggak ya'. Jadi ini bukan soal satu mahasiswa, bukan. Ini adalah proses menimbulkan rasa takut dan itu kenapa dalam proses demokrasi tidak boleh terjadi. Negara tidak berhak untuk membuat rasa takut pada rakyatnya dan kalau ada negara yang melakukan itu, maka harus dilawan," jelasnya lagi.
Lebih lanjut, Anies Baswedan justru mendorong para seniman dan kreator yang ingin berkreasi melalui karyanya sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah untuk tidak merasa takut.
"Jadi kalau muncul para orang kreatif, bikin aja lebih banyak lagi. Nanti cek, mau pada diproses nggak. Apakah mau semuanya diproses? Jadi menurut saya kalau sudah begitu, berikan dukungan. Satu, dengan persoalan kasusnya, yang kedua ya kritik yang lain dibiarkan bermunculan. Dengan cara seperti itu maka rasa takut bisa dieliminasi," timpalnya.
Unggahan tersebut pun sontak menuai beragam tanggapan dari publik. Beberapa warganet menyinggung kembali ketika Anies Baswedan juga pernah menjadi sasaran publik sebagai bahan meme Joker.
TERPOPULER
