Di sisi lain, masih minimnya partisipasi publik dalam pengambilan keputusan memperburuk keadaan. Banyak kebijakan lingkungan dan pembangunan yang dirancang tanpa melibatkan suara masyarakat terdampak. Di wilayah pesisir, pembangunan infrastruktur seperti jogging track dan proyek pemecah ombak dilakukan tanpa kajian lingkungan memadai, yang justru mempercepat kerusakan ekosistem. Bahkan, ruang berlabuh bagi nelayan kecil pun tergerus, mengancam mata pencaharian mereka.
Masalah pengelolaan sampah, terutama plastik, juga menjadi momok. Limbah plastik mencemari laut dan pesisir, merusak ekosistem, serta mengurangi kemampuan laut menyerap karbon. Infrastruktur layanan dasar seperti air bersih, pengelolaan sampah, dan transportasi publik pun masih terbatas, menjadikan warga semakin sulit beradaptasi terhadap situasi iklim yang kian genting.
Kondisi ini semakin kompleks ketika menyangkut masyarakat adat. Minimnya pengakuan terhadap hak dan wilayah adat memicu konflik tenurial dan perampasan ruang hidup. Padahal, mereka memiliki pengetahuan lokal dan praktik berkelanjutan yang penting dalam menjaga hutan dan ekosistem. Sayangnya, suara mereka jarang diikutsertakan dalam proyek-proyek konservasi yang justru menyasar wilayah adat.
NTT tengah menghadapi tantangan iklim yang serius. Namun, solusi tak bisa hanya datang dari atas. Mengatasi krisis ini butuh perubahan sistemik: kebijakan yang inklusif, partisipasi masyarakat yang bermakna, serta pengakuan terhadap kearifan lokal yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan.
TERPOPULER
