REGIONAL:
Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil melaporkan petinggi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (22/5/2025). Pelaporan itu berkaitan dengan penyewaan jet pribadi di KPU selama proses Pemilu 2024.
DKPP diminta tak menutup mata atas temuan ini dan menjatuhi sanksi kepada para komisioner KPU.
Advokat dari Themis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat mengatakan para komisioner KPU ini diduga telah melakukan pelanggaran etik dalam pengadaan anggaran dan penggunaan jet pribadi itu.
"Ada hal-hal yang dilanggar. Dalam hal ini adalah kode etik penyelenggara pemilu khususnya terkait dengan prinsip kejujuran, kemudian prinsip proporsional, kemudian prinsip akuntabel, dan prinsip efisiensi," ujar Ibnu usai membuat laporan.
Ibnu Syamsu menjelaskan, pihaknya menemukan berbagai kejanggalan atas penggunaan jet pribadi ini.
Misalnya, memakai jet pribadi untuk ke berbagai kota besar dengan alasan pemantauan dan monitoring logistik Pemilu.
"Karena pengadaan jet pribadi ini adalah asumsinya untuk menjangkau daerah-daerah yang terpinggir dan kemudian tidak bisa diakses oleh pesawat komersil oleh karena itu dilakukanlah (sewa) jet pribadi ini," beber Ibnu Syamsu.
Padahal, kata Ibnu, 60 persen dari rute perjalanan KPU RI menggunakan jet pribadi ini bisa diakses oleh pesawat komersil.
"Sehingga ada unsur kemewahan, ada unsur pemborosan, inefisiensi yang terjadi dalam pengadaan atau penggunaan jet ini sendiri. Sehingga alasan-alasan KPU semua sudah runtuh," ungkap Ibnu Syamsu.
Ibnu juga menyebut Komisioner KPU telah melakukan berbagai pelanggaran etik seperti keterwakilan perempuan.
Karena itu, dalam tuntutan kali ini Koalisi Masyarakat Sipil meminta agar DKPP mencopot semua komisioner KPU dari jabatannya.
"Tuntutan kami adalah menghentikan komisioner ini. Karena sudah banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan," pungkas Ibnu.
Diketahui, kasus skandal penggunaan jet pribadi KPU terungkap dari temuan lembaga Tranparency International Indonesia (TII). Kekinian, KPK juga telah menerima laporan dari TII terkait adanya kejanggalan dalam pengadaan sewa private jet oleh KPU pada Pemilu 2024.
“Nanti akan dipelajari dulu oleh direktorat terkait terhadap temuan dimaksud,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika kepada Suara.com saat dihubungi pada Selasa (29/4/2025).
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin sebelumnya juga angkat bicara terkait temuan TII soal pengaaan jet pribadi yang dianggap janggal.
Menanggapi itu, Afifuddin menjelaskan bahwa saat itu penyewaan jet pribadi dibutuhkan lantaran waktu distribusi logistik yang terbatas.
“Begitu kampanye cuma 75 hari, maka pengadaan logistik, distribusi, dan lain-lainnya kan sangat terbatas dibandingkan pemilu sebelumnya yang sampai 7 bulan,” beber Affuddin di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).
“Maka, kami harus berpikir, dalam pikiran kami sebagai penyelenggara, tentu kita berpikir, jangan sampai pemilunya gagal, jangan sampai logistik gagal. Maka, diambil langkah-langkah extraordinary yang kemudian itu sebagai mitigasi,” tambah dia.
Saat KPU RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap jajarannya, ada beberapa wilayah yang membutuhkan percepatan distribusi logistik sehingga diperlukan langkah berupa penggunaan jet pribadi.
“Kalau hal-hal teknis soal bagaimana penyewaan dan seterusnya, teman-teman nanti nanya di jajaran sekretariat. Pada intinya, kebijakan itu untuk mensupport apa yang kita bisa lakukan demi suksesnya Pemilu,” tandas Afif.
TERPOPULER