REGIONAL:
Suara.com - Kementerian Transmigrasi memastikan program pemerintah berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat transmigrasi yang inklusif. Tujuan itu dibuat dengan memasang target untuk bisa turut serta menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan.
Untuk itu, Kementerian Transmigrasi berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendapatkan data yang akurat dalam merancang kebijakan tentang transmigrasi agar tepat sasaran.
“Kementerian Transmigrasi saat ini harus bisa menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan memberikan akses pendidikan luas bagi masyarakat, maka harus benar-benar berdampak pada masyarakat," kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dalam keterangannya, Kamis (22/5/2025).
Iftitah menyebutkan bahwa data menjadi fondasi utama dalam perencanaan, sehingga dengan adanya pembangunan diikuti dengan pertumbuhan ekonominya naik, maka masyarakat betul-betul mendapatkan manfaat dari pembangunan.
Saat awal menjabat, Iftitah mengakui kalau data di Kementerian Transmigrasi belum optimal. Oleh sebab itu, pihaknya kini menjalin kerja sama dengan BPS sebagai langkah strategis hal tersebut.
Terlebih, orientasi konsep baru transmigrasi saat ini adalah pembentukan kawasan ekonomi berdasarkan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM. Kerja sama itu juga menyasar peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, pengembangan potensi ekspor, serta penurunan angka kemiskinan.
Harapannya, Kementerian Transmigrasi dapat memperluas lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas dan akses terhadap pendidikan, serta meningkatkan nilai investasi.
“Dengan data dari BPS, kami ingin pembangunan di kawasan transmigrasi tidak meninggalkan masyarakat lokal. Kami ingin semua mendapat manfaat, bukan hanya infrastruktur, tapi juga pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Masyarakat Lokal harus terlibat aktif dalam pembangunan nasional, bukan hanya jadi penonton di kawasannya sendiri,” tegas Iftitah.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti turut menyampaikan bahwa siap menyediakan data, membantu analisis, serta mencatat hasil-hasil program secara akurat dalam sistem data tunggal sosial ekonomi nasional.
“Kami siap mendukung penuh dan berkolaborasi dalam setiap tahap, termasuk pemutakhiran data secara berkala, ini adalah simbiosis mutualisme yang saya pikir kolaborasi sangat baik ini adalah kolaborasi dua arah," kata Amalia.
Dengan perjanjian kedua belah pihak ini ke depan program-program yang dijalankan jadi langkah baik untuk terus membangun statistik berkualitas, bermakna, dan berdampak bagi masyarakat.
“Kami mendukung serta menyukseskan program Kementerian Transmigrasi, sebagai penyedia data statistik kami akan kontribusi untuk membantu analisis sehingga memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional,” tutup Amalia.
Pembangunan Program Transmigrasi
Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Iftitah juga menyampaikan adanya upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat di kawasan tujuan transmigrasi agar warga setempat tidak sekadar menjadi penonton, tapi dapat berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan dari program transmigrasi.
Untuk mendukung upaya pemberdayaan tersebut, Iftitah menyatakan bahwa pihaknya tengah mengembangkan Program Transmigrasi Patriot yang akan memberikan beasiswa dan kesempatan melakukan penelitian di kawasan transmigrasi bagi para mahasiswa, akademisi, maupun lulusan sarjana.
“Trans Patriot (Program Transmigrasi Patriot) kami dedikasikan untuk anak muda yang ingin membangun negeri. Karena kunci dari kesejahteraan adalah pendidikan secara luas, kami tidak ingin warga lokal hanya jadi penonton di tanahnya sendiri,” kata Iftitah.
Selain program tersebut, pihaknya juga berkolaborasi untuk mengembangkan kawasan transmigrasi sekaligus memberdayakan masyarakat setempat dengan sejumlah pihak, salah satunya Pandu Tani Indonesia (Patani).
Ia menyampaikan bahwa upaya tersebut diperlukan untuk mentransformasi area transmigrasi menjadi kawasan ekonomi terintegrasi yang tidak bergantung terhadap dana APBN.
Selanjutnya diharapkan daerah transmigrasi ke depannya dapat dikembangkan dengan melibatkan investor dan partisipasi aktif masyarakat lokal, sehingga dibutuhkan kapasitas SDM yang memadai.
TERPOPULER
