Model ini tak hanya ramah lingkungan. Ia juga berdampak langsung pada kantong daerah.
Hemat anggaran
Sebelumnya, Banyumas menggelontorkan Rp30 miliar dari APBD untuk menangani sampah. Kini, hanya Rp5 miliar. Hemat 75 persen. Bahkan, Wakil Bupati Sadewo menargetkan pengelolaan sampah di Banyumas ke depan tak lagi perlu dana APBD. Syukur-syukur bisa jadi sumber pendapatan.
Optimisme itu bukan omong kosong. Saat ini, pengelolaan sampah di Banyumas melibatkan 50 KSM dan menyerap lebih dari 1.500 tenaga kerja.
Contohnya KSM Randu Makmur di Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja. Mereka mengelola 25 ton RDF per bulan dan mencatat omzet hingga Rp140 juta. Semua berasal dari iuran warga, penjualan hasil olahan, dan rongsok. Ekonomi sirkular berjalan nyata di sini.
Model Banyumas kini jadi rujukan. Dari dalam negeri hingga negara-negara ASEAN datang belajar. Banyumas bahkan jadi tuan rumah forum City Window Series II pada 2023, bagian dari program Smart Green ASEAN Cities.
Tentu belum semua sempurna. Masih ada sungai di Kecamatan Gumelar yang dijadikan tempat buang sampah. Produksi sampah juga belum sepenuhnya terkelola. Tapi pemerintah tidak tinggal diam. Kajian untuk membangun TPA BLE tambahan terus dilakukan.
Banyumas sedang menunjukkan jalan. Bahwa sampah bukan sekadar limbah, melainkan peluang.
Bahwa kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah bisa menciptakan sistem yang tangguh, terukur, dan berkelanjutan.
Baca Juga: Sampah Kiriman dari Jakarta Cemari Perairan Pulau Tidung: Potret Darurat Sampah Laut Indonesia
