REGIONAL:
Suara.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan pihaknya tidak melibatkan warga sipil dalam peledakan amunisi kedaluarsa di Garut, Jawa Barat. Ia menyebut adanya warga sipil saat kejadian peledakan hanya lah tukang masak.
"Sebenarnya kita tidak melibatkan warga sipil dalam pemusnahan bahan peledak yang sudah expired," kata Agus dalam konferensi persnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
"Sebenarnya masalah kesipil itu tukang masak dan pegawai disitu," sambungnya.
Di sisi lain, ditemui terpisah, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak mengatakan, pihaknya akan segera melakukan evaluasi.
Ia mengakui jika memang adanya korban warga sipil, itu akibat warga tersebut ikut-ikutan dalam peledakan.
Padahal, kata dia, warga sipil yang berada di lokasi hanya lah sebagai tukang masak saja.
"Kita akan evaluasi semua, karena itu kan sudah tahun 1985, dulu tuh jauh dari pemukiman. Nah sekarang pemukiman dekat, dan masyarakat itu ikut-ikut bergabung, tadinya hanya membantu memasak," kata Maruli.
"Akhirnya mungkin itulah salah satu juga yang membuat kita harus evaluasi, mungkin masyarakat ikut-ikut bantu," sambungnya.
Ia mengatakan, kalau keberadaan warga sipil diseterilkan dari lokasi peledakan itu akan menjadi perkara yang mudah.
"Itu bisa, itu sangat mudah sebenernya mungkin karena dulu menganggap biasa, rutin, nggak ada masalah, itulah yang membuat, tadinya dia jauh mulai ikut masak," katanya.
Ia menyebut juga jika warga sipil yang menjadi tukang masak itu diberikan honor Rp15 ribu. Namun ia mengakui memang ada keteledoran hingga warga sipil jadi korban.
"Iya jadinya gitu, dulunya kan masak-masak, dibayar honor gitu. Jadi dulunya bersih-bersih, tidak sampai mengantar, inilah keteledoran-keteledoran inilah yang kita tetap akan evaluasi," pungkasnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan isi pembahasan dalam rapat tertutup pihaknya dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Salah satu yang dibahas, kata dia, adalah soal kasus peledakan amunisi kedaluarsa yang memakan korban jiwa di Garut, Jawa Barat.
"Salah satu yang dibahas tadi adalah peledakan di Garut," kata Agus dalam konferensi persnya usai rapat.
Ia mengatakan, jika adanya peledakan amunisi itu sebenarnya sudah sesuai standar operasional.
"Dimana sudah saya sampaikan bahwa prosedur untuk peledakan sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP. Mulai dari Satuan Pemakai, kondisi yang sudah expire, yang artinya semua saat itu dari Satuan Pemakai ke Slog Kodam," katanya.
"Kemudian dari Slok Kodam dilaporkan kepada Slok Angkatan Darat. Kemudian dari Slok Angkatan Darat ke Slok TNI dan ke Kemhan," sambungnya.
Ia mengatakan, kalau prosedur sudah sampai ke Kementerian Pertahanan, maka pihak Kemenhan menugaskan satuan untuk melakukan peledakan amunisi kedaluarsa tersebut.
"Satuan yang ditugaskan untuk meledakan munisi kaliber besar dan kecil dan detonator yang sudah expire di ledakkan di suatu tempat yang sudah disiapkan," kata dia.
Ia menjelaskan, jika amunisi atau denatir yang sudah kedaluarsa memang sensitif untuk meledak.
"Kemudian juga biasanya kalau munisi atau detonator yang sudah expire, dia itu sensitif ya, sensitif terhadap gerakan, gesekan, kemudian juga terhadap cahaya sehingga memang sangat mudah untuk menimbulkan peledakan," pungkasnya.
TERPOPULER
