Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung belum lama ini melantik 59 kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI. Politisi PDI Perjuangan itu sebenarnya memilih 61 pejabat, tapi dua di antaranya belum bisa dilantik karena ada kurangnya persyaratan.
Pramono mengakui dirinya tak mengenal secara pribadi seluruh 61 nama pilihannya itu. Namun, ia menyebut proses pemilihan hingga pelantikan tak mengakibatkan gejolak di internal Pemprov DKI Jakarta.
Hal ini ia sampaikan saat rapat paripurna penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemprov DKI tahun 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung DPRD DKI, Senin (26/5/2025).
Bahkan, ia menyebut dirinya sebagai kepala daerah satu-satunya di Indonesia periode terbaru yang paling banyak melantik pejabat.
"Tidak sampai dua bulan baru satu-satunya gubernur dan wakil gubernur, yang sudah melantik 61 orang pejabat di lingkungan pemerintah DKI Jakarta tanpa ada riak apapun. Tanpa ada riak apapun," ujar Pramono.
"Bahkan dari 61 yang dilantik, Mungkin 40 orang saya belum pernah salaman," lanjutnya.
Meski tak mengenal secara pribadi, Pramono mengaku memiliki informasi lengkap dari para anak buahnya itu. Caranya adalah dengan melibatkan berbagai instansi intelijen dan keuangan yang memiliki data dan rekam jejak mereka.
Berbagai lembaga itu merupakan kenalan lama Pramono saat masih bertugas di pemerintah pusat.
"Saya 10 tahun menjadi sekretaris tim penilai akhir pemerintah pusat. Sehingga saya punya akses ke BIN (Badan Intelijen Negara), PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), BAIS (Badan Intelijen Strategis), dan sebagainya," tuturnya.
Baca Juga: Raih Status WTP, Pramono Perintahkan Anak Buah Selesaikan Temuan BPK Dalam 2 Bulan
Hasilnya, banyak informasi mengenai para pejabat DKI yang ia kini telah ketahui.
"Dan semua terkejut orang-orang yang saya pilih, Sampai bilang kok bisa, pak gubernur tau, pak wakil gubernur tahu," kata Pramono.
Cara ini pun ia pakai ketika memilih jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Bahkan ketika saya mengganti bank BKI. Baik komisaris utama, komisaris , direktur utama, dan seluruh direksi, Bu Aviani, Saya hanya kenal satu orang direktur utama yang saya panggil. Setelah saya cek track recordnya dan sebagainya," pungkasnya.
Tindaklanjuti Temuan BPK
Di sisi lain, Pramono Anung menginstruksikan Dinas Pendidikan DKI Jakarta menindaklanjuti temuan KPK terkait mundurnya pembangunan beberapa gedung sekolah termasuk Sekolah Dasar (SD) di Jakarta.
"Saya sudah bicara dengan Kepala Dinas Pendidikan (DKI Jakarta) yang baru supaya memberikan atensi terhadap apa yang menjadi temuan KPK," ujar Pramono, Senin.
"Beberapa SD yang pembangunannya mengalami kemunduran karena pasti ada sesuatu. Harusnya kan bulan April, bulan Mei ini selesai. Ada yang Desember, ada yang April," kata Pramono.
Dia menambahkan, akan menindaklanjuti apapun temuan KPK dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Temuan KPK atau penegak hukum lainnya, kami akan tindaklanjuti," katanya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui laman resminya menyatakan telah menemukan deviasi sebesar minus 31 persen dalam proyek pembangunan sekolah di DKI Jakarta.
Proyek tersebut merupakan bagian dari enam paket pembangunan sekolah yang berada di bawah tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Proyek yang terlambat ini antara lain pembangunan gedung SDN 01 dan 02 Cikini, gedung Kelompok Bermain Negeri (KBN) 29 Cempaka Baru, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Negeri (PKBMN) 29 Cempaka Baru, dan SDN Karang Anyar 01/02/05/06/08.
Sementara itu, dua proyek yang telah selesai dan diserahterimakan pada 9 April 2025 yakni SDN Kampung Bali 01, SDN Pasar Baru 01/03/05 serta TK Negeri Sawah Besar.
Awalnya, proyek ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024. Namun, Dinas Pendidikan memberikan perpanjangan waktu kepada penyedia jasa sehingga jadwal serah terima diundur menjadi 3 Mei 2025.
Setelah pengajuan adendum ketujuh, jadwal penyelesaian kembali mundur ke 22 Juni 2025.
