Infografis
Suara.com - Nama Presiden kelima RI Joko Widodo atau Jokowi menjadi kembali menuai sorotan. Kali ini bukan soal ijazah palsu, tapi namanya disebut-sebut akan diusulkan menjadi kandidat calon ketua umum PPP.
Merespons hal itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai justru sangat aneh jika Jokowi dipaksakan memimpin PPP.
Menurut dia, secara ideologi, Jokowi sangat berbeda dengan PPP yang cenderung religius.
"Sosok Jokowi juga tidak sejalan dengan ideologi PPP. Jokowi cenderung nasionalis, sementara PPP ideologinya religius," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Jumat (30/5/2025).
"Jadi aneh, kalau PPP memaksakan diri mencalonkan Jokowi jadi ketum," sambungnya.
Ia mengatakan, kader internal PPP tentunya akan menolak Jokowi dengan alasan ideologi tersebut.
"Internal PPP yang masih konsisten dengan ideologisnya tentu akan menolak bila Jokowi menjadi ketum PPP," katanya.
Selain itu, nilai jual Jokowi di internal Islam juga tidak besar. Pendukung Jokowi lebih berbasis nasionalis.
"Karena itu, kalau pun Jokowi jadi ketum PPP, tidak otomatis akan mendongkrak PPP. Sebab, kalangan nasionalis cenderung memilih partai yang nasionalis juga," ujarnya.
Baca Juga: Bukan Tokoh Kaleng-kaleng, Mahkamah Partai Ngarep Ini usai Jokowi Diusulkan Maju Caketum PPP
Lebih lanjut, Jamiluddin menilai, jika pamor Jokowi sudah meredup.
"Selain itu, pamor Jokowi juga sudah diambang redup. Karena itu, memilih Jokowi jadi ketum justru akan membebani PPP," katanya.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan, menilai jika Presiden kelima RI Jokowi tak akan punya masalah ideologi jika jadi ketua umum PPP.
Ia menyebut jika Jokowi jangan diragukan ideologinya soal keislamannya, lantaran disebut dekat dengan ulama.
"Saya bisa menyampaikan Pak Jokowi itu sangat dekat dengan ulama. Pak Jokowi itu secara faktanya sangat dekat dengan tokoh-tokoh umat," kata Ade kepada Suara.com, Jumat (30/5/2025).
Ia mengatakan, hal itu dibuktikan dengan dipilihnya Maruf Amin sebagai Wakil Presidennya pada periode ke dua kepemimpinannya.
