Suara.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mewanti-wanti masyarakat yang menjadi calon jemaah haji agar tak tertipu tawaran berangkat haji salah satunya haji furoda. Pasalnya, kekinian pemerintah Arab Saudi tak mengeluarkan visa buat haji furoda.
"Saya minta para calon jemaah haji ya agar benar-benar hati-hati ya, terhadap hati-hati dan selalu mengikuti perkembangan informasi di Arab Saudi," katanya.
"Ya ini karena sekarang ini banyak beredar informasi haji furoda dengan biaya yang iming-iming Rp200 juta, Rp300 juta ya, bisa tanpa tunggu ya, nggak usah daftar tunggu bisa langsung berangkat. Ada yang mengatakan tapi Rp150 juta, furoda tidak usah menunggu ya, ini langsung berangkat. Ini jangan sampai calon jemaah haji ini tertipu dengan itu," sambungnya.
Ia menegaskan, kekinian pemerintah Arab Saudi menerapkan peraturan yang ketat.
"Jadi ya ini sedang menertibkan dan jemaah gitu loh. Agar sebenarnya kuota Haji, ini kan persoalan yang terjadi penumpukan jemaah ya, kondisi yang ada di Arafah dan Mina. Nah ini sedang ditertibkan melalui visa haji furoda," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, bahwa pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan visa Haji non-kuota seperti Furoda.
"Menurut Pihak Saudi Arabia Visa Haji non Kuota dari Pemerintah Saudi Arabia seperti Furoda tidak akan keluar," kata Dahnil kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).
Ia mengingatkan, masyakat jangan sampai tertipu visa Haji Furoda akan terbit di akhir-akhir jelang masa puncak haji.
"Jadi, seluruh calon jamaah jangan sampai tertipu dengan janji-janji bahwa akan tersedia visa Furoda diakhir-akhir jelang masa puncak Haji ini, karena sudah dipastikan kerajaan Saudi tidak akan ada Visa tersebut," sambungnya.
Baca Juga: Robot AI dan Teknologi Canggih Layani 2 Juta Jemaah Haji di Arab Saudi
Lebih lanjut, Dahnil mengatakan, memang pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah Saudi sempat mengeluarkan visa Haji Furoda.
"Namun tahun ini pihak kerajaan tidak menyediakan, karena pihak saudi ingin menertibkan pelaksanaan haji agar lebih baik," pungkasnya.
Kemenag Turun Tangan
Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) RI Nasaruddin Umar mengaku siap turun tangan membantu komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi soal masalah keterlambatan penerbitan visa haji furoda.
Ia mengaku terkait keterlambatan itu kewenangan sebenarnya ada di pemerintah Arab.
"Iya, iya. Lagi kita menunggu Saudi. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu, insya Allah," kata Nasaruddin di Kantor Kemenag RI, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
