100 Hari Pramono-Rano, DPRD DKI Pertanyakan Jakarta Fund yang Masih Mandek

Kritik PSI

Sebelumnya Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana menyoroti kinerja Pramono-Rano yang mengusung program quick wins di 100 hari pertama ini.

William menyebut masih ada sejumlah program Pemprov DKI yang perlu dikritisi karena belum berjalan secara optimal.

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada program-program yang harus dikritisi karena belum berjalan secara optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).

Ia menyebut program bursa kerja atau job fair yang dinilai belum dikenal luas oleh masyarakat.

Ia merujuk pada survei Indikator Politik Indonesia bertajuk Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa, yang menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan warga soal program tersebut.

“Salah satunya adalah job fair. Ternyata masih ada sekitar 47 persen warga Jakarta yang belum mengetahui keberadaannya. Kemudian, ada banyak orang yang kurang percaya kalau programnya bisa menurunkan angka pengangguran di Jakarta,” lanjutnya.

William menilai Pemprov DKI harus mengevaluasi pelaksanaan job fair agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit.

“Seharusnya program job fair ini berdampak kepada masyarakat yang sedang mencari pekerjaan di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini, yaitu ketika pemecatan terjadi di mana-mana dan daya beli masyarakat sedang menurun,” sambungnya.

Ia juga mendorong Pramono Anung untuk aktif berdialog dengan pemangku kepentingan agar kebijakan Pemprov lebih responsif terhadap kebutuhan warga.