PSI Soroti Pramono yang Tak Kunjungi Kepulauan Seribu Dalam 100 Hari Pertama Pimpin Jakarta

Dwi Bowo Raharjo, Fakhri Fuadi Muflih

Senin, 02 Juni 2025 | 08:46 WIB
PSI Soroti Pramono yang Tak Kunjungi Kepulauan Seribu Dalam 100 Hari Pertama Pimpin Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Suara.com/Fakhri)

Suara.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti Gubernur Pramono Anung yang belum mengunjungi Kepulauan Seribu di masa awal kepemimpinannya.

Dalam 100 hari pertama memimpin Jakarta, Politisi PDI Perjuangan itu tak menyambangi kawasan wisata tersebut.

Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Neneng Hasanah, menyesalkan absennya kunjungan kerja Pramono ke satu-satunya wilayah kabupaten di Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Menurutnya, dari 11 pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu, belum ada satu pun yang didatangi Gubernur asal PDIP tersebut.

"Pulau Seribu belum didatangin Pak Gubernur, dari 11 pulau pemukiman di Pulau Seribu," kata Neneng kepada wartawan, Minggu (1/6/2025).

Padahal, kata Neneng, Pramono pernah mengunjungi Kepulauan Seribu saat masa kampanye Pilkada 2024 lalu. Namun setelah resmi menjabat sebagai Gubernur, langkah itu belum terulang.

"Semoga dalam waktu dekat Pak Gubernur berkunjung ke Pulau Seribu dan diinformasikan ke anggota dewan supaya bisa mendampingi," harap Neneng.

Ia menilai, kunjungan kerja tersebut penting agar kepala daerah dapat menyerap langsung aspirasi warga pulau yang selama ini kerap merasa terpinggirkan dari pusat kebijakan di ibu kota.

Di sisi lain, sejumlah anggota DPRD juga mengapresiasi langkah-langkah programatik yang telah dilakukan Pramono-Rano dalam 100 hari pertama.

baca juga

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menilai beberapa program unggulan sudah menyentuh kebutuhan warga secara konkret.

"JAKI sudah relaunch dengan 11 fitur baru, termasuk panic button yang viral karena sangat bermanfaat bagi warga," ucap Jupiter.

Selain peluncuran ulang aplikasi JAKI, pemerintahan Pramono-Rano juga telah mengaktifkan kembali program pembukaan taman 24 jam, pengembalian kuota penerima KJP, percepatan pembangunan rumah susun, serta penggratisan transportasi Transjabodetabek untuk 15 kategori masyarakat.

"Selain itu, TOD dan mixed use development, peluncuran Blok M Hub, dan penggratisan Transjabodetabek untuk 15 golongan," kata Jupiter.

Jupiter juga apresiasinya terhadap gebrakan awal duet Pramono-Rano. Ia menyebut banyak program nyata telah dilakukan dalam periode Februari hingga Mei 2025.

Pemerintahan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno resmi memasuki 100 hari kerja pada 31 Mei 2025. (Antara)
Pemerintahan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno resmi memasuki 100 hari kerja pada 31 Mei 2025. (Antara)

"Terhadap 100 hari kerja Gubernur Jakarta Pramono Anung sudah banyak yang terrealisasi ya, Pramono tidak hanya omon-omon, banyak program nyata yang telah dikerjakan dan dilakukan," kata Jupiter dalam keterangannya, Minggu (1/6/2025).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

100 Hari Pramono-Rano, DPRD DKI Pertanyakan Jakarta Fund yang Masih Mandek

100 Hari Pramono-Rano, DPRD DKI Pertanyakan Jakarta Fund yang Masih Mandek

News | Senin, 02 Juni 2025 | 07:08 WIB

Doa Ade Irfan Pulungan Agar Jokowi Dapat Hidayah Pilih Pimpin PPP Ketimbang PSI

Doa Ade Irfan Pulungan Agar Jokowi Dapat Hidayah Pilih Pimpin PPP Ketimbang PSI

News | Sabtu, 31 Mei 2025 | 13:11 WIB

Kritik PSI di 100 Hari Pramono-Rano, Soroti Program Job Fair Tak Diketahui Warga

Kritik PSI di 100 Hari Pramono-Rano, Soroti Program Job Fair Tak Diketahui Warga

News | Jum'at, 30 Mei 2025 | 16:51 WIB

MK Ketok Palu: SD Hingga SMP Swasta Gratis! Begini Respons Gubernur Jakarta

MK Ketok Palu: SD Hingga SMP Swasta Gratis! Begini Respons Gubernur Jakarta

News | Jum'at, 30 Mei 2025 | 14:32 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×