Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) tahun 2019-2024 sekaligus Direktur Jenderal Binapenta 2024-2025 Haryanto tidak hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada Senin (2/6/2025) kemarin.
Sesuai jadwal di KPK, Haryanto rencananya dipanggil untuk diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan terhadap calon tenaga kerja asing (TKA) dan gratifikasi pada pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan alasan absennya Haryanto ialah karena dia sakit. Hal tersebut diketahui dari surat keterangan sakit yang disampaikan Haryanto kepada KPK.
“Yang bersangkutan mengirim surat ke KPK dengan melampirkan surat sakit dari rumah sakit,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).
Dia juga menjelaskan bahwa kemarin KPK melakukan penyitaan dokumen saat memeriksa Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020-2023 Suhartono.
Lebih lanjut, KPK juga memeriksa Koordinator Bidang Uji Kelayakan dan Pengesahan RPTKA Direktorat PPTKA Kemnaker 2024-2025 Rizky Junianto.
“Diperiksa terkait dengan aliran uang hasil pemerasan kepada agen TKA yang mengurus dokumen RPTKA di Kemnaker, serta dikonfirmasi barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan di rumah RJ,” ungkap Budi.
Pada pemeriksaan terhadap Pengantar Kerja Ahli Madya Kemnaker Fitriana Susilowati, KPK juga mendalami aliran uang hasil pemerasan kepada agen TKA yang mengurus dokumen RPTKA di Kemnaker dan peran pihak lain yang diduga turut menikmati uang hasil pemerasan.
Berdasarkan informasi dari sumber yang diperoleh Suara.com, Haryanto kini berstatus sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Baca Juga: Merapat ke PSI atau PPP? Menakar Keuntungan jika Jokowi jadi Ketum Parpol
Usut Keterlibatan Ditjen Imigrasi
KPK mengaku akan mendalami peran dari pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap calon tenaga kerja asing (TKA) dan gratifikasi pada pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Pasalnya, Ditjen Imigrasi dinilai memiliki peran penting dalam proses masuknya TKA ke Indonesia, mulai dari pengawasan dokumen keimigrasian, verifikasi visa dan izin tinggal, hingga memastikan bahwa para TKA bekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk itu, KPK juga membuka peluang untuk menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berasal dari Ditjen Imigrasi.
“KPK tentu akan melihat bagaimana rangkaian masuknya TKA di Indonesia dan itu juga nanti akan menjadi petunjuk penyidik dalam mendalami dan menelusuri dari konstruksi perkara ini secara utuh," kata Budi kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).
Meski begitu, Budi belum bisa memastikan waktu para saksi dari Ditjen Imigrasi akan dipanggil dan diperiksa KPK. Sebab, Budi menyebut pihaknya masih mengumpulkan barang bukti dan mendalami keterangan para saksi yang sudah dipanggil.
