Infografis
Suara.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta transparan soal hasil penyelenggaraan bursa kerja alias job fair. Pasalnya, belum diketahui berapa jumlah tenaga kerja yang terserap dalam program tersebut.
Pemprov sendiri diketahui sudah beberapa kali menggelar job fair di sejumlah lokasi melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (DTKTE) DKI.
“Pemprov DKI Jakarta harus memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai jumlah job fair yang telah diadakan selama ini serta hasil penyerapan tenaga kerjanya, untuk dapat kita ketahui bersama apakah program tersebut sudah tepat dan efektif dalam menurunkan angka pengangguran di ibukota,” ujar Justin kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).
Job fair merupakan bagian dari program unggulan Gubernur Pramono Anung yang dituangkan dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor e-0001 Tahun 2025. Namun, setelahnya belum ada informasi lebih lanjut mengenai efektivitasnya bagi masyarakat.
“Informasi hasil serapan tenaga kerja dari job fair tersebut sangat penting sebagai indikator keberhasilan, untuk memastikan program penanggulangan pengangguran ini bukanlah formalitas semata,” tambah Justin.
Apalagi, belakangan muncul hasil survei terbaru yang menunjukkan belum masifnya informasi mengenai program tersebut di kalangan publik.
Berdasarkan survei Indikator bertajuk “Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa” yang dilakukan pada 12–19 Mei 2025, tercatat 47,3 persen responden di Jakarta tidak mengetahui adanya job fair yang digelar oleh pemprov.
Dari kelompok yang mengetahui, 37,4 persen mengaku tidak yakin bahwa program tersebut dapat berdampak signifikan terhadap penurunan angka pengangguran.
“Survei terkini mengungkapkan bahwa belum semua orang mengetahui job fair diadakan di Jakarta, sementara itu bagi yang sudah tahu, tidak semuanya percaya program tersebut dapat mengurangi pengangguran,” jelas Justin.
Baca Juga: Soroti 'Kemesraan' Prabowo-Mega, Elite PDIP Teringat Buya Hamka jadi Imam Salat Jenazah Soekarno
Menurut pimpinan Komisi E DPRD DKI itu, langkah job fair perlu dilengkapi dengan strategi jangka menengah dan panjang yang lebih sistematis.
Misalnya dengan pemberian insentif kepada perusahaan yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah tertentu, serta penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri masa depan.
“Jakarta sudah masuk ke era jasa dan teknologi. Harus ada penyelarasan antara output pendidikan dan sektor-sektor yang masih akan tumbuh,” katanya.
Kritik PSI soal Program 100 Kerja Pramono-Rano
Diberitakan sebelumnya, program quick wins di 100 hari kerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Wakil Gubernur Rano Karno mendapatkan kritikan dari PSI.
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana menyebut masih ada sejumlah program Pemprov DKI yang perlu dikritisi karena belum berjalan secara optimal.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada program-program yang harus dikritisi karena belum berjalan secara optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).
Ia menyebut program bursa kerja atau job fair yang dinilai belum dikenal luas oleh masyarakat.
Ia merujuk pada survei Indikator Politik Indonesia bertajuk Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa, yang menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan warga soal program tersebut.
“Salah satunya adalah job fair. Ternyata masih ada sekitar 47 persen warga Jakarta yang belum mengetahui keberadaannya. Kemudian, ada banyak orang yang kurang percaya kalau programnya bisa menurunkan angka pengangguran di Jakarta,” lanjutnya.
William menilai Pemprov DKI harus mengevaluasi pelaksanaan job fair agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit.
“Seharusnya program job fair ini berdampak kepada masyarakat yang sedang mencari pekerjaan di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini, yaitu ketika pemecatan terjadi di mana-mana dan daya beli masyarakat sedang menurun,” sambungnya.
Ia juga mendorong Pramono Anung untuk aktif berdialog dengan pemangku kepentingan agar kebijakan Pemprov lebih responsif terhadap kebutuhan warga.
“Dalam hal ini, Mas Pram mungkin perlu berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari tahu apa-apa saja aspek dari programnya yang masih perlu ditingkatkan lagi jika dilihat dari sudut pandang pihak-pihak bersangkutan,” jelasnya.
William berharap komunikasi langsung dengan warga bisa membantu Pemprov DKI menemukan titik lemah pelaksanaan program, sekaligus memperbaikinya.
“Sehingga, Pemprov DKI Jakarta juga bisa mengetahui masalah-masalah dari warga yang merasakan dampak program-programnya secara langsung," bebernya.
"Harapannya, itu bisa menjadikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Mas Pram lebih tepat sasaran lagi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jakarta,” tambahnya memungkasi.
