REGIONAL:
Suara.com - Istana buka suara ihwal isu perombakan kabinet atau reshuffle yang terus mencuat. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menegaskan semua informasi beredar bersifat spekulasi.
Ia menegaskan perihal reshufle hanya Presiden Prabowo Subianto yang memiliki hak untuk menyampaikan sekaligus melakukannya.
"Lagi-lagi saya mau menyampaikan kepada teman-teman, semua informasi yang beredar di luar tentu sifatnya masih spekulasi. Walaupun reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh presiden kapanpun presiden mau," kata Hasan di kantor PCO di Gedung Kwarnas, Jakarta, Selasa (3/6/2025).
"Tapi sepanjang tidak diumumkan oleh presiden, tidak disampaikan langsung oleh presiden karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya presiden," sambung Hasan.
Hasan memandang spekasi yang berkembang saat ini mengenai reshuffle hanya sebatas tebak-tebakan atau menjadi aspirasi yang disampaikan.
"Orang yang di luar kan nebak-nebak saja, melakukan spekulasi saja atau aspirasi, tolong ganti ini, tolong ganti ini, itu bisa juga berupa aspirasi," kata Hasan.
Adapun presiden sebagai pemegang hak prerogatif memiliki pertimbangan tersendiri untuk mempertahankan atau mengganti, bahkan mencopot para pembantunya di Kabinet Merah Putih.
"Tapi presiden tentu punya penilaian yang menyeluruh, yang objektif. Apa kelebihan, apa kekurangan, masih dibutuhkan atau tidak, ini masih bisa dipertahankan atau tidak, presiden tentu punya penilaian yang lebih menyeluruh, dan hanya presiden yang tahu kaarena ini hak prerogatif Presiden," kata Hasan.
Sementara itu, apakah ke depan akan terjadi reshuffle? Hasan menegaskan bahwa reshuffle memang merupakan suatu hal yang mungkin dilakukan.
"Apakah akan ada? Ya reshuffle itu sesuatu hal yang mungkin saja terjadi. Tapi kapan dan siapa orang yang akan terkena reshuffle, itu betul-betul hak prerogatif presiden," kata Hasan.
Ada Desakan
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto didesak untuk segera melakukan perombakan atau reshuffle kabinet, khususnya mengganti sejumlah menteri di bidang perekonomian. Tuntutan tersebut dilatarbelakangi adanya anggapan bahwa perekonomian nasional saat ini sudah dikuasai segelintir oligarki.
Pernyataan ini disampaikan dalam acara sarasehan para aktivis lintas generasi memperingati 27 tahun Reformasi di Hotel JS Luwansa, Rabu 21 Mei 2025.
Aktivis ITB, Syahganda Nainggolan mengatakan saat ini perpolitikan sudah dikendalikan oleh pihak dengan kekuatan uang besar.
"Reformasi sudah dibajak oligarki, semua politik dikendalikan uang. Kekuasaan oligarki yang jumlahnya hanya 1 persen, menguasai 50 persen ekonomi nasional," ujar Syahganda.
Ketua Dewan Direktur GREAT Institute itu mengatakan terpilihnya Prabowo sebagai presiden sebenarnya memunculkan harapan. Sebab, Prabowo dianggapnya sebagai sosok yang ingin melakukan transformasi Indonesia kembali ke UUD 1945 dan cita-cita pendiri bangsa.
"Teman-teman aktivis 98 banyak yang masuk kekuasaan, jadi hari ini kita memiliki harapan kepada Prabowo dapat mewujudkan pikiran besarnya tentang transformasi ke arah ekonomi kerakyatan," ucap Syahganda.
Di tempat yang sama, Pakar Hukum Tata Begara Feri Amsari menyebut, gagasan besar Prabowo akan terwujud jika tim ekonominya berideologi sama dengan Prabowo.
"UUD 1945 harus menjadi dasar perekonomian Prabowo," ungkap Feri.
Menambahkan, Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut jajaran menteri dan wakil menteri harus lebih sepemahaman dengan presiden.
Prabowo membutuhkan para menteri-menteri yang mengerti pikiran sosialistik agar cita-cita mentransformasi perekonomian kerakyatan bisa terwujud.
"Sarasehan ini dalam seminggu harus menghasilkan dan membuat Haris Rusli Moty bisa ketemu Prabowo dan meminta reshuffle para menteri di ganti oleh para wamen yang lebih ideologis," katanya.
TERPOPULER