Infografis
Suara.com - Steering Committee Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran calon ketua umum PSI.
Ketua Steering Committee Kongres PSI Andy Budiman menyampaikan keputusan memperpanjang waktu pendaftaran dilakukan karena dua alasan.
"Pertama, memberi ruang dan waktu tambahan kepada para kandidat untuk mendapat dukungan dari daerah, dari DPW dan DPD," kata Andy dalam keterangannya kepada Suara.com, Rabu (4/6/2025).
Wakil Ketua Umum DPP PSI mengingatkan para kandidat harus mendapat dukungan minimal dari 5 DPW dan 20 DPD terlebih dahulu untuk bisa mendaftar di Pemilihan Raya.
Sementara alasan kedua, PSI ingin memberikan ruang kepada tokoh eksternal yang ingin mendaftar untuk mencari dikungan dari pengurus partai di daerah.
"Alasan kedua, memberi ruang kepada tokoh di luar PSI yang ingin maju dalam pencalonan untuk mencari dukungan pengurus daerah," ujar Andy.
Sesuai aturan di Pemilihan Raya, lanjut Andy, tokoh eksternal dimungkinkan untuk mendaftar setelah resmi menjadi anggota PSI.
Ia menegaskan perpanjangan masa pendaftaran tidak mengubah jadwal Kongres PSI.
"Tetap (jadwal Kongres) 19 dan 20 Juli 2025 di Solo, Jawa Tengah," tandasnya.
Baca Juga: Soroti Program Job Fair, PSI Desak Pramono-Rano Transparan: Bukan Cuma Formalitas Semata!
Sebelumnya nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi kekinian jadi buah bibir usai diusulkan menjadi calon ketua umum PSI. Ada juga isu yang mendorong Jokowi jadi Ketum PPP.
Namun bagaimana peluang Jokowi memimpin salah satu partai tersebut?
Merespons hal itu, Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono pun membeberkan sejumlah catatannya.
Pertama, Kristian membeberkan pandangannya soal peluang Jokowi menjadi ketua umum PSI.
"PSI merupakan partai dengan citra “anak muda” dan reformis, yang selama ini mengidentifikasikan diri dengan narasi pro-Jokowi. Dengan masuknya Jokowi, PSI bisa mendapat suntikan elektabilitas dan legitimasi yang signifikan, serta lebih mudah menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilu 2029 nanti," kata Kristian kepada Suara.com, Senin (2/6/2025).
Ia mengatakan, struktur PSI yang masih relatif longgar memungkinkan Jokowi memiliki ruang manuver besar dalam melakukan konsolidasi internal dan rebranding partai.
