Infografis
Suara.com - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno menyelesaikan 90,3 persen dari total 40 program Quick Wins yang mereka canangkan dalam 100 hari pertama masa kerja.
Namun, masih ada enam program yang belum tuntas sepenuhnya.
Gubernur Pramono menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus segera menuntaskan program yang tertunda agar manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat Jakarta.
"Program 100 hari kerja ini adalah hal yang fundamental. Kita upayakan untuk menuntaskan sejumlah program yang belum sempurna. Tolong diselesaikan, karena kebermanfaatannya akan dirasakan langsung oleh seluruh warga Jakarta," ujar Pramono saat Rapat Paripurna Gubernur di Ruang Pola, Balai Kota Jakarta, Rabu 4 Juni 2025.
Sebanyak 567 rencana aksi tercakup dalam 40 program tersebut. Aksi-aksi itu tersebar di empat bidang, mulai dari pemerintahan, perekonomian dan keuangan, pembangunan dan lingkungan hidup, hingga kesejahteraan rakyat.
Dalam pelaksanaannya, tercatat 33 peresmian dan peluncuran telah dilakukan, termasuk Launching Jakarta Path to Top 20 Global City, Job Fair, peresmian IPA Buaran III, peluncuran rute Transjabodetabek, pembukaan Taman Anak Sejahtera, hingga Home Service Warga Jakarta atau Pasukan Putih.
Enam program yang belum selesai antara lain adalah launching maket RSUD Cakung, peluncuran program kapal wisata ke Kepulauan Seribu, pembangunan jalur sepeda di Jalan Rasuna Said sisi selatan, pelaksanaan Jumat Bersepeda bagi seluruh pegawai, groundbreaking tanggul mitigasi di Muara Angke, Muara Baru, dan Pluit Bay, serta pengoperasian RDF Rorotan.
Program-program tersebut ke depan akan dimasukkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2025, Renja Tahun 2026, hingga Renstra dan RPJMD 2025–2029 agar tidak terputus pelaksanaannya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Rano Karno turut menyoroti kawasan Kepulauan Seribu.
Baca Juga: Dikritik Koalisi Sipil Soal Kinerja 100 Hari Pimpin Jakarta, Pramono: Saya Tidak Terganggu
Menurutnya, wilayah ini menyimpan potensi besar, tetapi belum mendapatkan dukungan infrastruktur transportasi laut yang memadai.
"Transportasi laut ini menjadi fokus kita. Saya sudah berkunjung ke Pelabuhan Muara Angke, pelabuhannya bagus. Ke depan, kita harus memikirkan transportasi ke Kepulauan Seribu yang lebih memadai agar kesejahteraan masyarakat di sana juga meningkat," ungkapnya.
"Setelah ini, kita akan berfokus mengembangkan wilayah Kepulauan Seribu," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana menyoroti kinerja Pramono-Rano yang mengusung program Quick Wins di 100 hari pertama.
Menurutnya, masih ada sejumlah program Pemprov DKI yang perlu dikritisi karena belum berjalan secara optimal.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada program-program yang harus dikritisi karena belum berjalan secara optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Jumat 30 Mei 2025.
Ia menyebut program bursa kerja atau job fair yang dinilai belum dikenal luas oleh masyarakat.
Tak hanya itu, ia merujuk pada survei Indikator Politik Indonesia bertajuk Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa, yang menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan warga soal program tersebut.
“Salah satunya adalah job fair. Ternyata masih ada sekitar 47 persen warga Jakarta yang belum mengetahui keberadaannya. Kemudian, ada banyak orang yang kurang percaya kalau programnya bisa menurunkan angka pengangguran di Jakarta,” lanjutnya.
William juga menilai bahwa Pemprov DKI harus mengevaluasi pelaksanaan job fair benar-benar berdampak pada masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit.
“Seharusnya program job fair ini berdampak kepada masyarakat yang sedang mencari pekerjaan di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini, yaitu ketika pemecatan terjadi di mana-mana dan daya beli masyarakat sedang menurun,” sambungnya.
Selain itu, ia juga mendorong Pramono aktif berdialog dengan pemangku kepentingan agar kebijakan pemprov lebih responsif.
“Dalam hal ini, Mas Pram mungkin perlu berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari tahu apa-apa saja aspek dari programnya yang masih perlu ditingkatkan lagi jika dilihat dari sudut pandang pihak-pihak bersangkutan,” jelasnya.
William berharap komunikasi langsung dengan warga bisa membantu Pemprov DKI menemukan titik lemah pelaksanaan program, sekaligus memperbaikinya.
“Sehingga, Pemprov DKI Jakarta juga bisa mengetahui masalah-masalah dari warga yang merasakan dampak program-programnya secara langsung."
