REGIONAL:
Suara.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 yang dinilai lebih tertib dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Namun, ia menilai masih ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi, khususnya pada fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
“Alhamdulillah, secara umum penyelenggaraan haji tahun ini lebih tertib. Namun, masih ada beberapa kekurangan, terutama di Armuzna, di mana terjadi keterlambatan penjemputan dan sejumlah jemaah sempat tertinggal,” kata Jazilul dalam keterangannya dari Mekkah, Selasa (10/6/2025).
Ia menyoroti persoalan koordinasi di lapangan yang dinilai kurang optimal akibat banyaknya syarikah atau perusahaan penyedia layanan yang terlibat.
Tahun ini, tercatat delapan syarikah yang menangani akomodasi, transportasi, dan konsumsi jemaah haji Indonesia.
“Kalau bisa jumlah syarikah dikurangi, tidak perlu sampai delapan. Cukup empat atau lima saja agar koordinasi lebih mudah, mulai dari pengaturan tenda hingga pengangkutan jemaah,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Arab Saudi dalam mendigitalisasi layanan haji melalui sistem aplikasi Nusuk, yang disebutnya membawa kemajuan signifikan dalam pengelolaan ibadah haji.
“Tahun ini Arab Saudi sudah menerapkan teknologi secara menyeluruh. Aplikasi Nusuk sangat membantu, walaupun masih ada kekurangan di sana-sini. Tapi secara keseluruhan, ini merupakan bagian dari transformasi sistem yang patut diapresiasi,” katanya.
Terkait pembatalan visa mujamalah atau yang dikenal sebagai visa foruda, Jazilul berharap koordinasi antara otoritas Saudi dan Pemerintah Indonesia dapat ditingkatkan agar seluruh jemaah WNI, baik kuota resmi maupun non-kuota, tetap mendapat perlindungan dan layanan kesehatan yang memadai selama berada di Tanah Suci.
Lebih lanjut, Jazilul menegaskan, komitmen Fraksi PKB untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan haji sekaligus menekan biaya penyelenggaraan tanpa mengurangi mutu layanan.
“PKB ingin agar pelayanan jemaah haji Indonesia semakin optimal dan terjamin. Biaya haji juga harus bisa ditekan agar lebih efisien, namun tetap dengan kualitas yang baik,” pungkasnya.
Kemenag Diminta Evaluasi Total soal Haji
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI fraksi NasDem, Dini Rahmania meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji tahun 2025, termasuk soal sistem syarikah.
Hal itu disampaikan Dini menanggapi carut marut pelaksanaan haji 2025 salah satunya jemaah telantar karena tak mendapatkan tenda saat di Arafah.
"Kami sangat menyayangkan bahwa pelaksanaan haji tahun ini kembali diwarnai dengan sejumlah persoalan serius yang menyentuh langsung kenyamanan dan keselamatan jemaah haji Indonesia," kata Dini kepada wartawan, Senin (9/6/2025).
"Pertama, kondisi semrawut tidak hanya terjadi karena pemisahan hotel antar kloter, namun juga karena buruknya manajemen pengangkutan jemaah dari hotel ke Arafah," sambungnya.
Bahkan, ia mengaku menerima laporan adanya pengusiran jemaah dari tenda Arafah karena permasalahan penempatan dan koordinasi antarsyarikah.
"Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol dan mitigasi yang seharusnya dilakukan lebih awal oleh otoritas penyelenggara, baik dari pihak Arab Saudi maupun Kementerian Agama RI," katanya.
Kemudian ia menyoroti juga soal kualitas dan ketidaksesuaian makanan yang diterima jemaah patut menjadi perhatian serius.
"Bagaimana mungkin ada jemaah yang mendapat makanan siap saji standar catering, sementara yang lain hanya menerima pop mi instan? Ketidakkonsistenan ini bukan hanya soal logistik, tapi juga soal keadilan perlakuan terhadap jemaah yang telah membayar biaya yang sama dan berhak atas pelayanan yang setara," katanya.
Selain itu, kata dia, ada juga kendala keterlambatan armada bus dari Muzdalifah ke Mina yang memaksa jemaah berjalan kaki dalam kondisi lelah dan padat. Hal itu, kata dia, adalah bentuk kegagalan dalam perencanaan operasional.
"Kami di Komisi VIII DPR RI terus mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji tahun ini, termasuk perluasan pengawasan terhadap syarikah-syarikah yang bekerja sama dengan Indonesia," ujarnya.
Ia mengatakan, adanya masalah-masalah tersebut sudah diprediksi sejak sistem syarikah diberlakukan.
"Jika sejak awal tidak ada standarisasi layanan yang kuat dan pengawasan lapangan yang ketat, maka akan terus terjadi kekacauan seperti sekarang," katanya.
"Kami mengingatkan kembali: mengelola jemaah haji Indonesia bukan perkara teknis semata. Ini adalah amanah moral dan konstitusional. Mayoritas jemaah kita adalah lansia, belum pernah ke luar negeri, dan harus ditangani dengan empati, presisi, dan profesionalisme tinggi," imbuhnya.
TERPOPULER
