REGIONAL:
Suara.com - Terkuaknya perusahaan tambang nikel yang ada di kawasan Raja Ampat, Papua terus menjadi sorotan publik. Kritikan terus bermunculan agar aktivitas penambangan di kawasan itu segera dihentikan.
Desakan itu juga disampaikan oleh politisi asal NasDem Ahmad Sahroni. Pria berkacamata yang juga Wakil Ketua Komisi III itu memastikan bahwa pemilik tambang nikel di Raja Ampat itu bisa dipastikan adalah orang kuat.
"Pertanyaannya sekarang siapa pemiliknya, yang pasti punya orang kuat," kata Ahmad Sahroni sebagaimana dikutip dari siniar yang disiarkan di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Selasa (10/6/2025).
Sahroni mengatakan, bahwa kawasan Raja Ampat sudah selayaknya dijaga karena merupakan salah satu kebanggaan Indonesia di mata dunia. Dan hal itu juga diakui oleh dunia.
"Jadi ini bukan semata soal Indonesia saja, tapi ini milik dunia," katanya.
Ia juga mempertanyakan kenapa fokus 'meminta' atau membuka izin tambang di tempat yang lokasinya sebagai keindahan dan minati dunia.
Karenanya, Sahroni pun meminta agar aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat itu dihentikan selamanya, alih-alih disetop sementara.
"Saya harap ini tidak hanya disetop sementara, tapi setop permanen. Itu bisa dihentikan, itu mudah kok," ujar Sahroni.
"Ini tinggal Pak Presiden Prabowo memerintahkan ini agar tertib," tambah dia.
Sahroni lantas menyinggung soal ucapan dari Bupati Raja Ampat saat ini menyatakan bahwa masyarakat tidak mau aktivitas tambang oleh perusahaan ditutup dengan alasan pekerjaan.
"Sebelumnya bupati bilangnya, bilang itu pusat kok, tapi sekarang kok dia berubah, ada sesuatu yang merubah pikirannya, mungkin saja ada yang telepon," sindir Sahroni.
"Carilah tempat makan di tempat lain dan jangan merusak," tandas Sahroni.
Empat IUP di Raja Ampat Dicabut, PT GAG Tetap Beroperasi
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah secara resmi mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Bahlil, seusai konferensi pers di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/6/2025), mengatakan keputusan ini tidak mencakup IUP milik PT GAG Nikel yang beroperasi di Pulau Gag karena dianggap masih memenuhi kriteria analisa dampak lingkungan.
TERPOPULER
