Infografis
Suara.com - Polemik seputar tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat, kembali memanas setelah pemerintah mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan yang dikenal sebagai "Surga Terakhir di Bumi" itu.
Di tengah kegaduhan publik, sosok Susi Pudjiastuti, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI muncul sebagai suara yang lantang dan konsisten dalam menolak eksploitasi tambang di wilayah konservasi tersebut.
Melalui serangkaian cuitan di media sosial, Susi secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap aktivitas pertambangan di Raja Ampat, yang menurutnya mengancam kelestarian lingkungan serta ekosistem laut yang sangat penting bagi masa depan generasi bangsa.
"Saya percaya kepemimpinan Pak Presiden @prabowo. Apapun, kapanpun dan siapapun Presidennya yang memberikan izin dulu tidak akan menjadi halangan Beliau untuk menghentikan penambangan ini karena sekarang diketahui ini berbahaya bagi keberlanjutan ekosistem lingkungan Raja Ampat sebagai warisan dunia milik generasi yang akan datang," tulis Susi seperti dikutip Rabu (11/6/2025).
Langkah pemerintah mencabut IUP empat perusahaan, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pertama, dan PT Nurham sempat dianggap sebagai langkah maju.
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa izin-izin tersebut diterbitkan antara tahun 2004 hingga 2006, ketika kewenangan pemberian izin masih berada di tangan pemerintah daerah.
Namun, mencuatnya fakta bahwa satu perusahaan, PT GAG Nikel, masih tetap beroperasi hingga kini memicu kritik tajam dari publik. Perusahaan ini diketahui telah memiliki kontrak karya sejak 1998, bahkan disebut sudah melakukan eksplorasi sejak tahun 1972, jauh sebelum reformasi, pada masa Orde Baru.
Meski demikian, Susi tetap menunjukkan sikap optimis. Ia menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto agar bisa mengambil langkah lebih tegas, termasuk menghentikan operasi tambang terakhir yang masih berjalan di kawasan Raja Ampat.
Optimisme Susi terhadap kepemimpinan Prabowo terlihat jelas dalam respons-responsnya terhadap netizen yang mulai meragukan keseriusan pemerintah dalam menangani isu ini.
Baca Juga: DPR Sebut Tak Cukup Cuma Cabut Izin 4 Tambang Nikel di Raja Ampat, Harus Ada Investigasi!
"Buk maaf. Konon dari 5 IUP itu yg beroperasi hanya 1. Jadi yang dibiarkan beroperasi justru yang merusak lingkungan?? Kalau betul begitu, kasihan banget Pak Prabowo. Pembantu-pembantunya giring dia utk berwatak Mulyono?? Padahal jelas bukan itu karakternya," kata @harr****.
Susi menjawab dengan singkat namun tegas, "Setuju, kita terus sampaikan supaya ini terjadi."
Cuitan lain menuding pencabutan empat IUP sebagai sekadar pencitraan.
"Gak semua izin tambang dicabut. Sepertinya itu cuma pencitraan. Ayo Bu @susipudjiastuti tekan terus pemerintah agar mencabut seluruh izin tambang di sana," tulis akun @sran****
Susi pun menanggapi dengan ajakan, "Ayo bersama kita suarakan."
Namun, tidak semua komentar datang dalam bentuk dukungan. Seorang pengguna bahkan menyebut Susi terdengar “naif” karena belum juga menyentuh PT GAG Nikel.
"Ibu, justru GAG yang harusnya dicabut izinnya itu masih jalan. Maaf, tapi Ibu terdengar naif untuk yang pernah ada di dalam," kata @agu****
Susi pun menjawab dengan sikap dewasa dan reflektif, "Banyak hal besar yang baik maupun yang tidak baik terjadi di negeri kita dan banyak orang besar juga tidak tahu. Jadi kita yang sudah tahu harus memberitahu."
Respons ini menunjukkan bahwa Susi bukan sekadar bersuara, tetapi juga mengajak publik untuk ikut aktif menyampaikan aspirasi, membuka kesadaran kolektif, dan menjaga ekosistem dari kerusakan yang lebih jauh.
Sikap vokal Susi Pudjiastuti mengingatkan publik pada rekam jejaknya semasa menjadi Menteri yang dikenal karena keberaniannya menenggelamkan kapal pencuri ikan dan membela laut Indonesia dari eksploitasi.
Kini, meski di luar pemerintahan, semangatnya untuk melindungi laut dan lingkungan tetap menyala.
