REGIONAL:
- Status IKN sebagai Ibu Kota Politik memicu pertanyaan dari anggota DPR
- Frasa Ibu Kota Politik dianggap tak tertuang dalam UU IKN.
- Mestinya pemerintah tidak menggunakan istilah baru yang bisa menjadi polemik di masyarakat.
Suara.com - Status Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi Ibu Kota Politik 2028 yang resmi diubah oleh Presiden Prabowo Subianto lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 disoal oleh Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin. Pasalnya, perubahan status Ibu Kota Politik dianggap tidak tertuang dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN.
“Di UU IKN spirit yang kita tangkap menjalankan fungsi pusat pemerintahan sebagaimana terdapat di Pasal 12 ayat (1) UU No 21 Tahun 2023 tentang IKN. Tidak ada sama sekali menyebut frasa Ibu Kota Politik,” bebernya dikutip dari Antara, Sabtu (20/9/2025).
Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun meminta pemerintah menjelaskan mengenai perubahan frasa “Ibu Kota Politik” dalam lampiran di Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang telah diteken oleh Presiden Prabowo.
Perpres No 79 Tahun 2025 ini sekaligus merevisi aturan sebelumnya yakni Perpres No 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
Menurut dia, penyebutan Ibu Kota Politik perlu diperjelas apakah perubahan frasa ini dapat diartikan secara definitif pindah ibu kota negara atau sekadar penyebutan semata.
“Apakah Ibu Kota Politik sama dengan ibu kota negara? Ketika Ibu Kota Politik dimaknai sama dengan Ibu Kota Negara, maka ada konsekuensi politik dan hukum,” ujarnya.
Dia menguraikan, Pasal 39 (1) UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, perpindahan ibu kota negara diwujudkan dengan penerbitan Keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota negara.
“Implikasi politik dan hukum akan muncul ketika Ibu Kota Negara secara definitif pindah dari Jakarta ke IKN,” tuturnya.
Menurut Khozin, jika Ibu Kota Politik dimaknai sebagai Ibu Kota Negara, maka keputusan ini harus menjadi agenda bersama seluruh cabang kekuasaan negara, termasuk lembaga-lembaga di luar negara, dan lembaga internasional yang berada di Indonesia.
“Ketika Ibu Kota Negara definitif berpindah ke IKN, maka ada konsekuensi yang harus disiapkan dari sekarang, tidak hanya oleh pemerintah tetapi oleh lembaga di luar pemerintah termasuk lembaga internasional yang berada di Indonesia,” kata Khozin.
Namun, kata Khozin, jika yang dimaksud Ibu Kota Politik merupakan pusat pemerintahan sebagaimana tertuang dalam UU IKN, sebaiknya tak perlu membuat istilah baru yang justru potensial menimbulkan pertanyaan publik.
“Jika yang dimaksud ibu kota politik itu tak lain adalah pusat pemerintahan, sebaiknya tak perlu buat istilah baru yang menimbulkan tanya di publik,” ungkapnya.
TERPOPULER
