Infografis
Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan perumahan rakyat itu berpandangan, langkah pemerintah menaikkan batas penghasilan penerima rumah subsidi memang perlu dipertimbangkan untuk memperluas jangkauan manfaat.
Namun, kata dia, kebijakan itu harus diiringi dengan perhatian serius terhadap kualitas hunian.
![Rumah subsidi yang dibangun di salah satu daerah di Indonesia. [Dok Kementerian PUPR]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2017/03/21/44394-rumah-subsidi-yang-dibangun-di-salah-satu-daerah-di-indonesia.jpg)
“Jika kebijakan ini diterapkan tanpa kajian mendalam dan pengawasan ketat, kita khawatir akan menimbulkan risiko kawasan permukiman padat dan kumuh,” ujarnya.
Untuk itu, Irine mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dengan mempertimbangkan tidak hanya sisi ekonomi, tetapi juga aspek sosial dari setiap perubahan regulasi.
"Jika pengurangan ukuran rumah subsidi dilakukan tanpa kajian dan pengawasan ketat, ini berpotensi menimbulkan permasalahan sosial baru. Jadi rumah subsidi haruslah layak, bukannya menjadi pemicu timbulnya permukiman kumuh," katanya
Irine juga sepakat dengan sejumlah hal yang disampaikan oleh Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Saat membuka Konferensi Internasional Infrastruktur atau International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 hari ini, AHY menekankan urgensi 'jam demografi' dan terus memburuknya backlog pemenuhan hunian yang kini telah mencapai puluhan juta unit secara nasional.
"Saya sepakat dengan pernyataan Pak Menko, Mas AHY, terutama tentang poin 'jam demografi' kaitannya dengan backlog pemenuhan hunian akan terus balap-balapan. Tapi dengan catatan, tidak bisa juga semena-mena menaikkan tarif pajak hunian tapak yang sudah existing dan pengurangan luasan rumah subsidi," ungkapnya.
Ia pun mengingatkan agar pendekatan yang diambil pemerintah harus dilakukan secara komprehensif dan berkeadilan. Dalam memaksimalkan program rumah subsidi, ia meminta pemerintah tidak hanya mengejar angka pembangunan semata.
Baca Juga: Tuai Kritikan Publik, Ukuran Rumah Subsidi Dipangkas Makin Kecil
"Pembangunan infrastruktur dan perumahan rakyat adalah investasi jangka panjang yang harus dikelola dengan matang. Jangan sampai semangat memperbanyak rumah justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar," pungkasnya.
