Ray Rangkuti Skakmat Sekjen Gibranku: Anak Muda Dukung Dinasti Politik, Itu Jauh Lebih Memalukan!

Suara.com - Soal upaya pemakzulan terhadap Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka makin hari makin hangat diperbincangkan publik. Bahkan, pengamat politik, Ray Rangkuti terlibat bersitegang dengan Sekjen Gibranku, Pangeran Mangkubumi dalam sebuah acara diskusi TV, belum lama ini. Debat panas antara pendukung Gibran dan Ray Rangkuti juga mencuat dalam sebuah potongan video yang beredar di media sosial.

Debat panas itu terjadi setelah Pangeran menduga ada orkestrasi di balik upaya pemakzulan terhadap Wapres Gibran.

"Saya ingin masuk ke dalam konteks polemik pemakzulan terhadap Mas Gibran ini. Saya menduga bahwa polemik ini ada yang mengorkestrasikannya," ungkapnya dikutip dari cuplikan video yang dibagikan ulang akun X, @NanaTasyana pada Kamis (12/6/2025).

"Bahwa siapa orkestratornya tentu bisa kita perdebatkan dan kita bisa bahas dalam forum-forum yang lebih analitik, lebih strategik, dan lebih panjang," sambungnya.

Tiba-tiba, Ray Rangkuti menyela ucapan Sekjen Gibranku ketika sedang berbicara. Bahkan, Direktur Eksekutif Lingkar Madani itu juga meledek argumentasi yang disampaikan kelompok muda pendukung Gibran itu kosong.

"Ini masuk poin yang disebut kosong tadi nih," sindir Ray Rangkuti.

Tak terima dengan sindiran itu, Pangeran Mangkubumi menyindir balik Ray Rangkuti.

"Enggak gitu, Bang. Abang, saya enggak pernah menyela abang. Abang yang kosong.

"Hehehe, oke," sahut Ray Rangkuti sembari tertawa.

Baca Juga: Cegah Koruptor Lolos di Pengadilan, Prabowo Mau Sunat Anggaran TNI-Polri Demi Naikkan Gaji Hakim?

Alih-alih melanjutkan pembicaran soal tema diskusi terkait masalah pemakzulan Gibran, Pangeran Mangkubumi dan Ray Rangkuti kembali terlibat saling ledek.

"Abang menontonkan sebuah contoh yang buruk sebagai seorang senior. Jangan gitu, Bang. Malu Abang. Udah tua gini, Bang. Biarkan saya bicara dulu, Bang," ujar Pangeran Mangkubumi.

"Bukan Abang merasa sebagai senior, merasa paling benar. Enggak semua. Bang, begini, Bang," imbuhnya.

Di tengah perdebatan panas itu, pendukung Gibran itu kena skakmat oleh Ray Rangkuti yang disebut-sebut anak muda pendukung dinasti politik.

"Lebih malu kalau mendukung orang yang berkuasa dari proses yang dinastik, gitu lho. Itu jauh lebih memalukan. Sebagai anak muda justru menolak praktik-praktik dinasti politik terjadi di republik ini. Kenapa itu harus ditolak? Karena tidak ada manfaatnya bangsa ini yang namanya dinasti politik. Gibran itu proses dari dinasti politik," beber Ray Rangkuti.

Lebih lanjut, Ray Rangkuti justru merasa heran dengan anak-anak muda seperti Pangeran Mangkubumi yang mestinya berani menyuarakan soal adanya dugaan pelanggaran etik terkait terpilihnya Gibran sebagai wapres.

"Sebagai anak muda, saya berharap Anda menolak pertama kali untuk menyatakan, 'Hai Gibran, Anda melanggar etik bernegara. Oleh karena itu saya menolak Anda sebagai wakil presiden, gitu harusnya," sindir Ray Rangkuti.

Pangeran Mangkubumi terlihat tidak bisa menimpali kritik yang disampaikan oleh Ray setelah terlibat debat panas soal Gibran.

"Abang senior, saya hormati abang," ujarnya.

"Saya gak perlu Anda mau hormati atau tidak. Tapi jauh lebih penting kalau Anda hormati soal etik," balasan menohok Ray ke Pangeran Mangkubumi.

"Abang sebagai senior harus bisa menunjukkan Bang keteladanan itu," balasnya yang langsung direspons oleh Ray Rangkuti dengan tertawa. 

Dalam cuplikan video itu, host acara diskusi itu terlihat mencoba meredam debat panas antara Ray Rangkuti dengan pendukung Gibran itu.

Pemakzulan Gibran 

Diketahui, upaya pemakzulan terhadap Wapres Gibran kembali digulirkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Bahkan, kekinian, mereka telah bersurat ke MPR, DPR hingga DPD RI agar mempertimbangkan usulan tersebut. 

Forum Purnawirawan Prajurit TNI, terdiri dari pensiunan jenderal TNI pernah menyampaikan delapan sikap mereka terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Delapan pernyataan sikap itu, di antaranya mendukung Asta Cita Presiden Prabowo kecuali pembangunan IKN, dan ada juga usul pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka kepada MPR.

Pernyataan sikap itu diteken oleh sejumlah purnawirawan, termasuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, dan ada juga Wapres Ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Berdasarkan surat nomor 003/FPPTNI/V/2025 yang diterima oleh Suara.com, dituliskan jika pihak Forum Purnawirawan ini menyerahkan pandangan hukum terhadap proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi Wapres. 

"Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan (impeachment) terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku," tulis surat dikutip Suara.com, Selasa (3/6). 

Dihubungi secara terpisah, Sekretariat Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Bimo Satrio menyampaikan, jika surat itu sudah disampaikan ke Sekretariat DPR, DPD, MPR RI pada Senin (2/6) lalu. 

Ia mengaku kalau surat tersebut telah diterima oleh pihak Sekretariat DPR, DPD, dan MPR RI. 

"Kemarin sudah dikirim dari Senin, Senin pagi kita sudah kirim yang terima itu dari Setjen (Sekretariat Jenderal) DPR RI kantornya Setjen DPR RI kemudian MPR dan DPD RI sudah sekaligus kita sudah data terimanya," kata Bimo kepada Suara.com. 

Ia mengatakan, dalan surat yang dikirimkan tersebut pihaknya mencoba menyampaikan pandangan hukum soal pemakzulan Gibran. 

"Iya, jadi kita memang dalam artian itu surat isinya sama seperti yang tembusannya yang diterima, jadi isinya memang kita berusaha untuk menerapkan dari segi hukumnya untuk pemakzulan Gibran itu dan kemudian kita siap dari Forum Purnawirawan jika memang DPR mau rapat dengar pendapat untuk menjelaskan kembali ataupun untuk lebih memperjelas dari surat yang kita kirimkan ke mereka," katanya. 

Ia menegaskan, memang dari 8 poin sikap dalam surat itu salah satunya yang didorong adalah pemakzulan Gibran. 

"Iya harapannya ke depan kita dalam hal ini, ya untuk menyokong yang untuk pemakzulan Gibran dulu. Jadi itu yang kita ajukan ke DPR dan MPR dulu poinnya itu yang kita lakukan memang nomor 8 dulu," pungkasnya.