Prabowo berujar ia akan membentuk badan otorita untuk pengerjaan megaproyek di pantai Utara Jawa. Ia menyebutnya badan otorita tanggul laut pantai Utara Jawa.
"Orang Indonesia seneng dengan singkatan-singkatan, jadi kita lagi cari singkatan yang enak itu, badan otorita BO, tanggul laut pantura jawa TLPJ, jadi BO TLPJ," kata Prabowo.
"Kalau disingkat gimana tuh? Iftitah, gimana kalau singkatannya tuh, BO apa?" tanya Prabowo kepada salah satu menteri.
Prabowo memastikan pemerintahan yang ia pimpin akan memulai pembangunan megaproyek Giant Sea Wall.
"Ini vital dan ini sesuatu megaproyek. Saya akan mulai, saya tidak tahu presiden mana yang akan menyelesaikan tapi kita harus mulai dan kita akan mulai," kata Prabowo.
Jakarta dan Semarang Prioritas
Prabowo mengatakan wilayah Jakarta dan Semarang menjadi prioritas dalam pembangunan tanggul laut di Kawasan Pantai Utara Jawa.
Prabowo menyadari air laut di wilayah-wilayah tersebut sudah sampai mengancam kehidupan masyarakat sekitar.
"Prioritas kita adalah DKI, Semarang. Semarang, Pekalongan, Brebes, itu air sudah mengancam kehidupan rakyat kita. Harus segera dan ini suatu yang harus kita laksanakan," kata Prabowo.
Baca Juga: Pramono Bangun Tanggul Pantai di Angke, Dukung Program Giant Sea Wall
"Dan kita terbuka perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, Timur Tengah yang mau ikut silakan, tapi kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri," sambung Prabowo.
Sebelumnya saat masih menjabat Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mendorong realisasi pembangunan tanggul laut raksasa.
Menurutnya saat itu, rencana pembangunan Giant Sea Wall sudah dibahas sejak beberapa belas tahun lalu.
"Sesungguhnya masalah giant sea wall sudah dibahas beberapa belas tahun lalu. Kita berterima kasih kepada kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga yang meneruskan pengkajian tentang gagasan Giant Sea Wall ini," ujarnya, Rabu 10 Januari 2024.
Prabowo menyampaikan permasalahan Giant Sea Wall menjadi jawaban terhadap dampak fenomena perubahan iklim, semisal kenaikan permukaan laut, abrasi, sampai hilangnya lahan-lahan yang menyebabkan kualitas hidup sebagian rakyat menjadi tidak stabil.
"Tidak boleh kita menganggap sebagai hal yang lumrah atau hal yang bisa kita toleransi untuk 5-15 tahun ke depan," kata Prabowo.
