REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah pusat telah mengizinkan kembali pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rapat atau pertemuan di hotel. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
Langkah tersebut dilakukan untuk pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata.
Kegiatan rapat di hotel dan restoran dinilai dapat menghidupkan para produsen yang memasok barang ke hotel dan restoran. Mendagri juga menyebut bahwa pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE), di mana lapangan usaha perhotelan dan restoran memiliki karyawan yang tidak sedikit dan juga rantai pasok makanan serta minuman.
Pemerintah menilai terdapat daerah yang sumber pendapatan utamanya dari sektor perhotelan dan memiliki APBD yang cukup, maka dipersilakan untuk mengadakan kegiatan pemda di hotel, sepanjang kegiatannya tidak bermewah-mewah. Hal tersebut dimungkinkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah bahwa setiap daerah memiliki kewenangan tertentu untuk mengambil kebijakan terbaik sesuai kebutuhan daerah dan masyarakat setempat.
Namun, meski sudah mendapat izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap melarang para pejabat yang bekerja di Provinsi Jawa Barat untuk melakukan rapat atau pertemuan di hotel.
Hal ini disampaikan secara langsung oleh Dedi Mulyadi melalui video singkat yang diunggahnya di akun TikTok @dedimulyadiofficial. Dedi Mulyadi meminta agar para pejabat di Provinsi Jawa Barat untuk memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh negara, seperti kantor.
"Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati, wali kota, kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada," ucap mantan Bupati Purwakarta tersebut.
Dedi Mulyadi menilai jika keputusan dari pertemuan rapat tersebut juga dapat diambil dari ruang kerja masing-masing pejabat.
"Karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai," sambungnya lagi.
Perihal pertemuan dengan anggota DPR, Dedi Mulyadi menyebut bahwa mereka bisa menggunakan gedung DPR untuk menyelenggarakan rapat.
"Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada, gedung DPR dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita," imbuh Dedi Mulyadi.
Lelaki pemilik kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi ini juga menyinggung sejumlah masalah publik yang harus dipikirkan, di mana uang untuk membayar ruang rapat di hotel bisa dialokasikan ke hal lainnya.
"Hutang BPJS kita masih 300 miliar lebih, 360 miliar infrastruktur kita belum selesai semua, anak-anak harus bisa sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat harus terbangun, seluruh kebutuhan dasar itu hanya bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien," jelas Dedi Mulyadi.
Pada akhir videonya, Dedi Mulyadi menegaskan kembali bahwa dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat menghimbau para pejabat di provinsinya untuk tetap menggunakan fasilitas yang diberikan.
"Itu saja, jadi saya pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai gubernur meminta seluruh bupati, wali kota, kita tetap menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas gedung kantor yang kita miliki," tambah Dedi Mulyadi.
Walau telah mendapat lampu hijau, Kemendagri tetap meminta agar pemerintah daerah tetap melakukan pembatasan anggaran untuk hal-hal yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kepentingan publik.
TERPOPULER
