REGIONAL:
Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Bambang Wuryanto, merespons santai soal polemik pernyataan Menteri Budaya (Menbud) Fadli Zon yang menyatakan tak ada bukti pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa di 1998.
Terkait polemik itu, ia menyarankan semua pihak membaca pernyataan dan tulisan dari Presiden ke-3 RI BJ Habibie.
"Kalau terkait dengan, mohon maaf, terkait dengan apa, tidak ada pemerkosaan, ya silahkan dibaca Pak Habibie," kata Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/6/2025).
Ia mengatakan, Presiden Habibie sudah menyatakan secara hukum soal peristiwa pemerkosaan massal tersebut.
"Waktu itu Presiden Habibie de jure Presiden, statementnya apa? Ya silahkan dibaca, saya nggak mau kontradiksikan lah sampean baca, itu Presiden de jure, kan begitu," katanya.
"Bahwa subjektivitas Pak Pak Fadli Zon mau memengambil cara yang berbeda, ya dipersilahkan, nanti kan ditabrakkan dengan ayat fakta," sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, akan tidak beres kalau hanya saling emosi.
"Kita kan susah hari ini kalau kita hanya ngotot-ngototan tok, kan gitu loh. Jadi kalau hanya ngotot-ngotot, ya kita bikin sejarah kita sendiri dengan fakta yang kita punya sendiri, kan begitu aja, just a simple as that.woh iya toh, simpel-simpel aja," kata dia.
"Jadi aku nggak mau berkelahi, tetapi fakta sesuatu dengan fakta lain, karena dari 10 fakta yang tidak menguntungkan 2 fakta, 2 fakta bisa dibunuh. Yang 3 fakta ini sebenarnya lemah, dinaikkan karena cocok dengan subjektivitas penulisnya, susah, siapapun susah itu nanti, gitu loh," sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut bahwa peristiwa Mei 1998 masih bisa diperdebatkan, termasuk soal adanya pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa.
Bahkan, dia menyebut tidak ada bukti dan penulisan dalam buku sejarah tentang adanya peristiwa pemerkosaan massal pada Mei 1998.
“Nah, ada perkosaan massal. Betul gak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu gak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada gak di dalam buku sejarah itu? Gak pernah ada," ucap Fadli Zon, Senin (8/6/2025).
Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998 melakukan investigasi dengan mengumpulkan dan mengolah data dari berbagai sumber, menampung informasi dari kotak pos dan hotlines, serta membentuk subtim verifikasi, subtim testimoni, dan subtim fakta korban pada 23 Juli hingga 23 Oktober 1998.
Hasilnya menunjukkan bahwa telah terjadi kekerasan seksual, termasuk perkosaan dalam kerusuhan pada 13 hingga 15 Mei 1998 yang dilakukan terhadap sejumlah perempuan oleh para pelaku di berbagai tempat berbeda dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan, yang terjadi secara spontan karena situasi yang mendukung atau direkayasa oleh kelompok tertentu dengan tujuan tertentu.
“Korban adalah penduduk Indonesia dengan berbagai latar belakang yang di antaranya kebanyakan adalah etnis Cina,” demikian dikutip dari laporan TGPF Mei 1998 yang dipublikasikan dalam Laporan Hasil Dokumentasi: Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dampaknya halaman 35 sampai 37 yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan.
TGPF Mei 1998 mengungkapkan fakta tersebut sudah diverifikasi oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap 85 kasus kekerasan seksual. Dari penyelidikan itu, TGPF Mei 1998 menyimpulkan kekerasan seksual pada saat itu terjadi dalam empat bentuk.
Adapun empat bentuk kekerasan seksual pada Mei 1998 yang terjadi ialah 52 kasus perkosaan, 14 kasus perkosaan dengan penganiayaan seksual, 10 kasus penganiayaan seksual, dan 9 kasus pelecehan seksual.
TGPF juga menemukan bahwa mayoritas kasus perkosaan adalah gang rape, yaitu korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang sama, serta kebanyakan kasus perkosaan juga dilakukan di hadapan orang lain.
TERPOPULER