Suara.com - Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan menyebut Menteri Kebudayaan Fadli Zon tidak memiliki empati lantaran menyebut peristiwa pemerkosaan massal pada Mei 1998 sebagai rumor.
Menurut dia, Fadli Zon juga menyalahi sikap pemerintah selama ini yang mengakui terjadinya peristiwa nahas 27 tahun lalu tersebut.
“Itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak punya empati, saya kira di satu sisi. Di di sisi yang lain, itu kan menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Menteri Fadli ini sesungguhnya bertentangan dengan apa yang secara formal selama ini menjadi keputusan pemerintah,” kata Halili di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (16/6/2025).
Padahal, dia menjelaskan bahwa peristiwa pemerkosaan massal pada Mei 1998 sudah terbukti dalam laporan tim gabungan pencari fakta (TGPF) Mei 1998 dan diakui oleh Presiden Ketiga BJ Habibie.
“Artinya temuan dari tim gabungan pencari fakta itu membenarkan dan tim gabungan pencarian fakta itu, TGPF itu adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah. Yang lain adalah laporan dan rekomendasi dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, yang itu sebenarnya lembaga-lembaga negara, auxiliary state bodies, lembaga negara yang auxiliary sifatnya,” tutur Halili.
Lebih lanjut, Halili mengatakan bahwa Fadli Zon seharusnya tidak menyangkal bukti-bukti hingga kesaksian pendamping dan keluarga korban yang sudah ada, termasuk dalam laporan yang disampaikan lembaga negara seperti TGPF, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan.
“Jadi bukan rumor sesuatu yang dibilang oleh Fadli Zon. Jadi Fadli Zon ini pernyataannya di satu sisi itu tidak empatik, tapi di sisi yang lain juga bertentangan dengan apa yang secara objektif dikeluarkan oleh lembaga negara,” tandas Halili.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut bahwa peristiwa Mei 1998 masih bisa diperdebatkan, termasuk soal adanya pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa.
Bahkan, dia menyebut tidak ada bukti dan penulisan dalam buku sejarah tentang adanya peristiwa pemerkosaan massal pada Mei 1998.
Baca Juga: Respons Fadli Zon, PDIP: Kalau Dibilang Tak Ada Kasus Pemerkosaan, Silahkan Baca Pernyataan Habibie
“Nah, ada perkosaan massal. Betul gak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu gak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada gak di dalam buku sejarah itu? Gak pernah ada," ucap Fadli Zon, Senin (8/6/2025).
Temuan TGPF Mei 1998
Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Mei 1998 melakukan investigasi dengan mengumpulkan dan mengolah data dari berbagai sumber, menampung informasi dari kotak pos dan hotlines, serta membentuk subtim verifikasi, subtim testimoni, dan subtim fakta korban pada 23 Juli hingga 23 Oktober 1998.
Hasilnya menunjukkan bahwa telah terjadi kekerasan seksual, termasuk perkosaan dalam kerusuhan pada 13 hingga 15 Mei 1998 yang dilakukan terhadap sejumlah perempuan oleh para pelaku di berbagai tempat berbeda dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan, yang terjadi secara spontan karena situasi yang mendukung atau direkayasa oleh kelompok tertentu dengan tujuan tertentu.
“Korban adalah penduduk Indonesia dengan berbagai latar belakang yang di antaranya kebanyakan adalah etnis Cina,” demikian dikutip dari laporan TGPF Mei 1998 yang dipublikasikan dalam Laporan Hasil Dokumentasi: Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang Kekerasan Seksual Mei 1998 dan Dampaknya halaman 35 sampai 37 yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan.
TGPF Mei 1998 mengungkapkan fakta tersebut sudah diverifikasi oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap 85 kasus kekerasan seksual. Dari penyelidikan itu, TGPF Mei 1998 menyimpulkan kekerasan seksual pada saat itu terjadi dalam empat bentuk.
Adapun empat bentuk kekerasan seksual pada Mei 1998 yang terjadi ialah 52 kasus perkosaan, 14 kasus perkosaan dengan penganiayaan seksual, 10 kasus penganiayaan seksual, dan 9 kasus pelecehan seksual.
TGPF juga menemukan bahwa mayoritas kasus perkosaan adalah gang rape, yaitu korban diperkosa oleh sejumlah orang secara bergantian pada waktu yang sama, serta kebanyakan kasus perkosaan juga dilakukan di hadapan orang lain.
