Konflik Iran dan Israel Semakin Panas, PM Netanyahu Kabur ke Mana?

Suara.com - Ketegangan antara Israel dan Iran terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Saling balas serangan terjadi tanpa jeda, memperparah situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Di tengah memanasnya situasi tersebut, perhatian publik dunia justru tertuju pada keberadaan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, yang mendadak tak terlihat sejak serangan rudal Iran pada Jumat, 13 Juni 2025 pekan lalu.

Kabar mengenai Netanyahu yang disebut-sebut kabur dari Israel pun mulai merebak.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sejumlah media internasional, termasuk The Jerusalem Post, Netanyahu dilaporkan meninggalkan Israel menggunakan pesawat kenegaraan Wing of Zion, yang merupakan versi Israel dari Air Force One, pada Jumat pagi, 13 Juni 2025.

Meskipun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Kantor Perdana Menteri Israel terkait keberadaan maupun tujuan perjalanan Netanyahu, sejumlah sumber diplomatik memastikan bahwa pemimpin kontroversial itu berada di Yunani.

Media TRT turut melaporkan bahwa pesawat resmi Netanyahu terlihat berada di Athena, baik untuk mendarat maupun sekadar transit, menguatkan dugaan bahwa Yunani menjadi tempat pelariannya.

Langkah Netanyahu ini diyakini sebagai upaya pengamanan diri di tengah eskalasi konflik yang semakin tidak terkendali, terutama setelah Iran meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Tel Aviv.

Yunani dipilih karena letaknya yang masih cukup dekat dengan Israel, namun berada di luar jangkauan langsung zona perang.

Dengan demikian, jika dibutuhkan, Netanyahu tetap bisa melakukan koordinasi atau kembali ke negaranya dengan cepat.

Lebih jauh, alasan pemilihan Yunani juga diyakini terkait erat dengan hubungan bilateral yang kuat antara kedua negara dalam beberapa dekade terakhir.

Yunani merupakan sekutu strategis Israel di kawasan Mediterania Timur. Bahkan, kedua negara bersama Siprus membentuk aliansi trilateral dalam kerja sama keamanan dan energi.

Dukungan politik dan kerja sama militer yang erat menjadikan Yunani sebagai lokasi evakuasi yang dinilai aman, baik dari sisi geografis maupun diplomatik.

Namun, keberadaan Netanyahu di wilayah negara anggota Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) seperti Yunani menimbulkan pertanyaan besar, apakah pemerintah Yunani akan menjalankan surat perintah penangkapan yang telah dikeluarkan oleh ICC terhadap dirinya?

Seperti diketahui, ICC telah menetapkan Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galant, sebagai tersangka dalam kejahatan kemanusiaan yang berkaitan dengan agresi militer ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Surat perintah ini memicu perdebatan global dan menempatkan negara-negara anggota ICC dalam dilema hukum dan politik.

Secara hukum, Yunani sebenarnya memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti perintah tersebut karena merupakan anggota ICC.

Namun, banyak pengamat menilai kecil kemungkinan Yunani akan menangkap atau menahan Netanyahu.

Hal ini disebabkan oleh pertimbangan politis, terutama mengingat kedekatan hubungan diplomatik kedua negara.

Pernyataan pemerintah Yunani sebelumnya juga mengindikasikan sikap berhati-hati terhadap isu tersebut.

Juru bicara pemerintah Yunani, Pavlos Marinakis, dalam konferensi pers pada tahun lalu menyatakan bahwa keputusan ICC tidak membantu menyelesaikan konflik, dan menyiratkan bahwa Israel adalah pihak yang menjadi korban, bukan pelaku.

"Keputusan seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah apa pun," ujar Marinakis saat itu.

Ia menambahkan bahwa menyamakan Israel dengan negara-negara agresor lainnya adalah sebuah kesalahan, karena dalam banyak kasus, Israel justru menjadi target dari serangan teroris.

Dengan pernyataan tersebut, sikap pemerintah Yunani tampaknya cenderung mendukung Israel, setidaknya dalam konteks diplomatik.

Maka tak mengherankan jika Yunani dipandang sebagai tempat perlindungan yang aman bagi Netanyahu dalam kondisi genting seperti sekarang.

Meski begitu, hingga saat ini belum ada pernyataan terbuka dari Yunani terkait keberadaan Netanyahu, ataupun sikap resminya terhadap surat perintah ICC.

Dunia Internasional pun terus memantau pergerakan politik ini, sambil menanti apakah akan ada konsekuensi hukum atau justru langkah kompromistis lainnya dari negara-negara yang berkepentingan.