Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penyaluran berbagai jenis bantuan sosial atau bansos triwulan kedua 2025 akan selesai pada akhir Juni 2025.
Bansos tersebut berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta bansos penebalan bagi penerima BPNT.
"Ya mudah-mudahan di bulan Juni ini semua tuntas lah, baik yang reguler maupun yang penebalan," kata Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Selasa 17 Juni 2025.
Gus Ipul menyampaikan kembali bahwa penyaluran bansos pada triwulan kedua 2025 mulai menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang baru disusun ulang oleh Badan Pusat Statistik.
DTSEN diklaim lebih akurat dari sebelumnya, Data Terpadu Kesejahtetaan Sosial (DTKS) karena dilakukan pemutakhiran sesuai data di lapangan.
Pada DTSEN, kata Gus Ipul, jumlah penerima bansos ada yang dikurangi karena dianggap kelas ekonominya telah naik.
Oleh sebab itu, Gus Ipul meminta maaf kepada masyarakat yang belum juga menerima bansos sampai saat ini.
Menurutnya bisa jadi namanya memang sudah dikeluarkan dari daftar penerima bansos.
"Ya kan ada datanya memang, mungkin mereka dulunya dapat (bansos), sekarang nggak dapat, itu bisa aja. Kami mohon maaf. Jadi kami mohon semua juga memahami kondisinya," tutur Gus Ipul.
Baca Juga: Harga Beras Meroket, Pemerintah Mau Sebar Bansos
Namun, bisa juga masyarakat yang masih berhak mendapatkan bansos memang belum mendapatkannya.
Gus Ipul menyampaikan bahwa hingga saat ini proses penyaluran bansos masih berlangsung.
"Maka itu saya mohon bersabar. Tapi kami ini berserta tim mengusahakan Juli-Juni ini sudah selesai. InsyaAllah minggu ini yang reguler semua saluran. Nah, minggu depan insyaAllah yang penebalan," tuturnya.
Sebelumnya, Gus Ipul telah menyampaikan kalau ada sekitar 1,8 juta orang yang dipastikan tidak akan mendapat bantuan bansos pada triwulan kedua tahun ini.
Keputusan itu diambil setelah dilakukan verifikasi ulang melalui ground check atau pengecekan langsung ke lapangan saat proses penyusunan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Ada sekitar 1.800.000 keluarga penerima manfaat (KPM) yang selama ini menerima bantuan, karena hasil verifikasi menunjukkan bahwa mereka termasuk bagian daripada inclusion error."
