Bansos Penebalan Tambahan Rp400 Ribu per Orang dari Kemensos Cair Juni, Ini Kriteria yang Berhak

Suara.com - Kementerian Sosial atau Kemensos akan kembali menyalurkan bansos penebalan tambahan bagi masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak dua kali pada bulan Juni dan Juli 2025.

Bansos itu berupa uang tunai dengan total Rp400 ribu.

"Segera kita luncurkan juga di bulan Juni ini, Bansos Penebalan Tambahan untuk mereka yang menerima BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai, sebesar Rp200.000 kali 2 bulan, Juni dan Juli," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam konferensi pers di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Gus Ipul menyampaikan bahwa jumlah masyarakat yang berhak mendapatkan bansos penebalan itu ada sekitar 18.277.000 keluarga penerima manfaat (KPM).

Bantuan tersebut, kata Gus Ipul, diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat sehingga menumbuhkan perekonomian dalam negeri.

Gus Ipul juga menuturkan kalau bansos penebalan itu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat.

"Jadi ini bentuk perhatian di samping juga ada bantuan-bantuan lain, seperti beras dari Bapanas, ada subsidi sosial lain. Tetapi khusus yang saya sampaikan ini adalah yang lewat Kementerian Sosial," tuturnya.

Akan tetapi, bansos penebalan itu baru akan dilaksanakan setelah Kemensos menyelesaikan penyaluran bansos program keluarga harapan (PKH) untuk triwulan kedua.

Gus Ipul menyampaikan kalau Kemensos sudah memberikan 95 persen data masyarakat yang berhak jadi penerima bansos PKH kepada Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara serta PT. Pos Indonesia. Hanya saja penyalurannya masih bertahap.

"Penyaluran sendiri sekarang itu dari tahap pertama data 14 Juta lebih, itu sudah 70 persen. Jadi kalau secara keseluruhan ini sedang berproses, mudah-mudahan minggu depan semuanya bisa tuntas," kata Gus Ipul.

Dia menyampaikan bahwa pemerintah tengah dalam masa transisi pergantian data bansos.

Dari sebelumnya menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sekarang menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional DTSEN (DTSEN) yang diklaim lebih tepat sasaran untuk masyarakat penerima bansos.

Diketahui, rencana pemerintah untuk memberikan diskon listrik kepada 79,3 juta pelanggan berdaya 1.300 VA ke bawah resmi dibatalkan. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di Komplek Istana Kepresidenan pada Senin (2/6/2025) sore.

Pembatalan ini, menurut Menkeu, disebabkan oleh masalah mekanisme penganggaran yang tidak memungkinkan diskon tersebut cair pada Juni dan Juli tahun ini seperti yang direncanakan semula.

"Kita rapat diskon listrik penganggaran lebih lambat. Kalau Juni, Juli tidak bisa dijalankan," kata Sri Mulyani.