Infografis
Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menanggapi laporan Bank Dunia yang menyebut jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 194,6 juta jiwa.
Menurutnya, perbedaan angka dengan data pemerintah Indonesia itu kemungkinan disebabkan oleh perbedaan metode penghitungan.
Gus Ipul meminta publik untuk tetap berpegang pada data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) RI.
"Ya beda ukuran aja mungkin. Kita lihat itu BPS nanti ya," kata Gus Ipul kepada wartawan, ditemui usai menghadiri pembukaan acara retret Kepala Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan, Selasa (17/6/2025).
Mengenai potensi menghitung kembali data masyarakat miskin, Gus Ipul meminta awak media untuk mengonfirmasi hal tersebut kepada BPS sebagai lembaga yang berwenang lakukan riset kependudukan tersebut.
"BPS yang jawab, jangan saya," jawabnya singkat.
Data yang disusun pemerintah RI melalui BPS mencatat kalau angka masyarakat miskin di Indonesia sebanyak 24 juta jiwa atau 8,57 persen dari total penduduk Indonesia. Angka itu berdasarkan perhitungan terbaru dari BPS yang disusun dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dipetakan pada 2025.
Indikator DTSEN itu memetakan jumlah masyarakat miskin dilihat dari pengeluaran per bulan per kapita sebesar Rp 600.000.
Selain itu, ada pula kategori masyarakat miskin ekstrem yang jumlahnya sekitar 3,57 juta jiwa atau sekitar 1,13 persen dari total penduduk Indonesia. Masyarakat miskin ekstrem itu dilihat dari pengeluaran per kapita per bulannya hanya Rp 400.000.
Baca Juga: Gunakan Metode PPP, Bank Dunia Sebut Kemiskinan di Indonesia Tembus 194,6 Juta Jiwa
Sementara itu, menurut World Bank atau Bank Dunia mencatat kalau jumlah angka kemiskinan di Indonesia telah melonjak drastis hingga menyentuh angka 194,6 juta jiwa. Hal ini berdasarkan laporan bertajuk "June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform" secara resmi mengubah standar garis kemiskinan global.
Adapun, perubahan perhitungan dari paritas daya beli (purchasing power parities/PPP). Dari semula PPP 2017 menjadi PPP 2021 yang telah dipublikasikan oleh International Comparison. Program (ICP) pada Mei 2024.
![Warga beraktivitas di permukiman padat penduduk RW 12 Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta, Selasa (12/11/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/11/12/82503-pemukiman-padat-penduduk.jpg)
Perhitungan berdasarkan PPP merupakan standar pengukuran untuk menentukan perbandingan biaya yang dibutuhkan untuk membeli suatu barang atau jasa yang sama di satu negara dengan negara lain, setelah nilai tukar disesuaikan.
Namun, nilai dollar AS yang digunakan pada PPP bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini, melainkan paritas daya beli.
Dengan mengadopsi PPP 2021, terjadi perubahan atas tiga lini garis kemiskinan. Untuk garis kemiskinan internasional (international poverty line), atau yang biasanya menjadi ukuran tingkat kemiskinan ekstrem, dari semula 2,15 dolar AS pada PPP 2017 menjadi 3.00 dolar AS berdasarkan PPP 2021.
Berdasarkan laporan Bank Dunia edisi April 2025 yang masih menggunakan PPP 2017, persentase penduduk miskin di Indonesia tercatat 60,3 persen dari total populasi pada 2024. Namun, dengan update terbaru menggunakan PPP 2021, angka itu melonjak drastis menjadi 68,2 persen dari total populasi 2024.
