Hal ini menurutnya penting untuk dipahami sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Pulau-pulau itu milik Aceh sejak zaman penjajahan. Sampai Aceh bergabung dengan RI, statusnya tidak berubah,” ungkapnya.
Terkait potensi sumber daya alam seperti tambang dan migas di wilayah tersebut, Malik menyatakan bahwa pencarian dan pendataan masih berlangsung.
Ia juga menegaskan kesiapannya bekerja sama dengan daerah lain demi pengelolaan sumber daya yang bijak dan berkeadilan.
Apresiasi kepada Pemerintah dan Jusuf Kalla
Dalam kesempatan yang sama, Malik Mahmud mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang telah mendengarkan aspirasi rakyat Aceh.
Ia secara khusus memberikan apresiasi kepada Jusuf Kalla yang dinilainya berperan penting dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Saya sampaikan terima kasih kepada Pak JK, yang sejak lama menjalin komunikasi dan membantu kami menyelesaikan persoalan ini,” ucap Malik.
JK: Ini Pembelajaran Penting Tentang Aceh
Sementara itu, Jusuf Kalla menilai polemik empat pulau Aceh sebagai pelajaran berharga, terutama dalam konteks pengambilan kebijakan yang menyangkut wilayah Aceh.
“Ini pembelajaran penting. Jika ingin membuat keputusan soal Aceh, maka harus merujuk pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan MoU Helsinki,” ujar JK.
Menurutnya, setiap kebijakan yang menyangkut Aceh wajib dikonsultasikan dan disetujui oleh pemerintah Aceh. Kegagalan memahami aspek hukum dan sejarah hanya akan memicu masalah besar.
“Kalau tidak dipahami, bisa menimbulkan masalah besar. Tapi syukur, sekarang semuanya sudah selesai. Alhamdulillah,” imbuhnya.
JK juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo, Mendagri Tito Karnavian, serta Wakil Ketua DPR Ahmad Dasco yang turut andil dalam pengambilan keputusan tersebut.
Kunjungan Wali Nanggroe Aceh ke rumah JK menjadi penanda bahwa dialog dan pendekatan damai tetap menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan sensitif antarwilayah di Indonesia.
TERPOPULER
