Infografis
Suara.com - Aplikasi layanan publik milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bernama Jakarta Kini (JAKI) menuai apresiasi dari daerah lain. Tak sedikit pemerintah daerah yang ingin memiliki aplikasi seperti JAKI.
Pemprov DKI belum lama ini telah melakukan transformasi pada JAKI dengan tujuan memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung pada Rabu (28/5) lalu menyampaikan, JAKI kini memiliki 11 fitur baru untuk memudahkan masyarakat dalam berbagai pelaporan di Jakarta.
Beberapa fitur tersebut, di antaranya adalah layanan Kapal Jenazah dan Rumah Singgah yang menjangkau seluruh warga, termasuk di Kabupaten Kepulauan Seribu.
Fitur lainnya mencakup akses ke JKN Mobile, Antrean Faskes, Ketersediaan Kamar Rumah Sakit, dan Peta Tempat Parkir.
“JAKI juga memiliki notifikasi Siaga BPBD agar warga mendapatkan informasi banjir dan cuaca ekstrem langsung di ponsel. Ada pula tombol Darurat Ambulans dan Panggilan 112 sebagai kanal pertolongan, serta fitur JakCare untuk konsultasi gratis dengan psikolog klinis. Jadi, warga Jakarta tidak hanya sehat fisik, tetapi juga mental,” ujar Pramono.
Aplikasi ini juga dilengkapi fitur Feedback Laporan Warga yang memungkinkan pelapor memberi penilaian atas tindak lanjut laporan mereka.
“Pelaporan melalui JAKI lebih cepat ditangani. Saya bisa memantau dan melihat langsung progres laporan, terutama yang perlu perhatian khusus,” jelasnya.
Karena kecanggihannya, Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, sempat menyambangi command centre Jakarta Smart City di Balai Kota Jakarta untuk mempelajari JAKI pada 8 Mei lalu bersama jajarannya. Ia menyebut, kunjungannya memberi inspirasi untuk membuat kebijakan serupa di daerahnya.
Baca Juga: Aplikasi Lampung-in: Layanan Publik Basis Digital Kolaborasi Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Lampung
"Sangat informatif, sangat menginspirasi bagi saya secara pribadi dan seluruh para pimpinan DPD yang saya bawa hari ini dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara," ungkapnya.
"Harapannya ke depan Maluku Utara bisa memiliki sistem pelayanan publik berbasis elektronik seperti yang dimiliki Jakarta. Dan kami datang untuk belajar dari yang terbaik," lanjutnya.
Sementara itu, Pemprov Lampung belum lama ini telah menjalin kerja sama untuk memperkuat sistem birokrasi yang modern dan efisien dalam melayani masyarakat. Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, di Balai Kota Jakarta, pada Selasa (15/4). Dalam implementasinya, Pemprov Lampung akan mengadopsi pengalaman DKI Jakarta dalam mengembangkan aplikasi JAKI untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat di Lampung melalui aplikasi Lampung In.
Rahmat menyebut, kerja sama itu sebagai langkah awal menuju penguatan sinergi di berbagai sektor strategis antara kedua daerah.
“Kami sangat mengapresiasi keberhasilan DKI Jakarta dalam menghadirkan super apps JAKI. Aplikasi ini menjadi fenomena dan perbincangan warga, terutama karena perannya sebagai asisten digital yang membantu mulai dari laporan jalan rusak hingga informasi vaksinasi," katanya.
Rahmat mengakui sendiri sudah merasakan manfaat dari penggunaan JAKI saat berada di Jakarta.
"Saya ingat, waktu itu saya berada di Jakarta dan mendapatkan informasi langsung melalui JAKI,” ungkap Rahmat.
Tak hanya Malut dan Lampung, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfotik) DKI Jakarta, Budi Awaluddin juga sempat mengenalkan aplikasi JAKI ke Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh.
Hal ini dilakukan saat menandatangani nota kesepahaman (MoU) kolaborasi lintas daerah dalam bidang transformasi digital untuk penguatan pelayanan publik dalam rangkaian acara malam resepsi Hari Ulang Tahun ke-820 Kota Banda Aceh, di Taman Bustanussalatin, Banda Aceh, Jumat (23/5).
Menurut Budi, JAKI berhasil menyatukan berbagai layanan publik dalam satu kanal digital terpadu.
“Masyarakat saat ini menuntut kemudahan dan kecepatan. JAKI adalah upaya kami menjawab kebutuhan itu. Kami akan sangat bangga jika JAKI dapat dikembangkan secara kolaboratif dengan Banda Aceh, tentunya dengan penyesuaian terhadap nilai-nilai lokal,” lanjutnya.
Penandatanganan MoU ini menjadi simbol komitmen dua pemerintah daerah dalam membangun sinergi berbasis inovasi, pelayanan, dan partisipasi warga.
“Kolaborasi ini bukan hanya soal teknologi, melainkan juga berbagi pengalaman, solusi, dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif. Kami menyambut kerja sama ini dengan antusias dan penuh harapan,” jelas Budi.
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah turut mengakui super apps JAKI memberi manfaat besar bagi warga Jakarta.
"Kalau saya dari kebijakan sih sudah cukup bermanfaatlah JAKI untuk informasi. Informasi terkadang sekaligus untuk aduan-aduan juga kan," kata Trubus kepada Suara.com.
Trubus pun mendorong Pemprov DKI untuk terus berinovasi mengembangkan layanan JAKI. Salah satu sarannya adalah mengintegrasikan fasilitas layanan kesehatan ke aplikasi JAKI.
"Karena seringkali muncul di tengah masyarakat penyakit baru ataupun yang sudah lama seperti TBC. Terus penyakit lain karena polusi, karena apa. Kemudian juga Covid yang belakangan di negara lain lagi meningkat," tukasnya.
Trubus juga menyarankan Pemprov memfasilitasi informasi layanan angkutan umum yang mencakup TransJakarta, TransJabodetabek, Light Rapid Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT), dan Kereta Rel Listrik (KRL).
"Termasuk juga aduan, misalnya ada kejadian pelecehan seksual, kriminal. Kalau bisa jadwal-jadwal kedatangan tiap bus, kereta itu juga ada di JAKI secara real time gitu," pungkasnya. ***
Penulis: Fakhri Fuadi Muflih
