DPRD DKI Minta Pemprov Sigap Tanggapi Panic Button JAKI: Janji Tiga Menit Harus Ditepati

Dwi Bowo Raharjo, Bagaskara Isdiansyah

Senin, 02 Juni 2025 | 13:54 WIB
DPRD DKI Minta Pemprov Sigap Tanggapi Panic Button JAKI: Janji Tiga Menit Harus Ditepati
Aplikasi JAKI. (Ist)

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta baru saja meluncurkan kembali aplikasi JAKI dengan sejumlah fitur baru, salah satunya tombol darurat atau panic button.

Menyikapi hal ini, DPRD DKI mengingatkan Pemprov DKI agar lebih sigap dan serius dalam menanggapi laporan dari warga, terutama yang menyangkut keselamatan jiwa.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, mengapresiasi peluncuran ulang aplikasi ini. Namun, ia menekankan agar kesiapan sistem dan personel jangan sampai tertinggal.

“Kalau sudah ada fitur panic button, berarti Pemprov harus siaga. Jangan sampai warga sudah pencet, bantuan datang sejam kemudian. Itu kan bisa fatal,” ujar Ima kepada wartawan, Senin (3/6/2025).

Ima menyebut Pemprov menjanjikan tindak lanjut 3 menit setelah panic button disampaikan. Politisi PDI Perjuangan ini meminta janji itu ditepati.

"Waktu tiga menit itu bukan main-main. Harus ada sistem monitor khusus. Jangan sampai ini cuma gimmick promosi,” tambahnya.

Senada, Wakil Ketua DPRD lainnya, Rany Mauliani, juga menekankan pentingnya pengawasan pasca peluncuran.

Menurutnya, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan jika fitur-fitur tersebut tak berjalan sesuai harapan.

"Jangan sampai janji jadi jebakan. Panic button ini kan seperti 911 versi kita, orang berharap ditolong. Kalau gagal, dampaknya besar,” ujarnya.

Rany menyoroti fitur lain seperti JakCare yang sebelumnya berhasil mencegah upaya bunuh diri karena ada akses cepat warga untuk berbicara.

“Artinya, JAKI ini bisa jadi tempat semua kebutuhan warga. Asal kontrolnya dijaga, aplikasinya bisa jadi one stop solution,” tuturnya.

Soal fitur kantong parkir, ia berharap bisa membantu mengurangi kemacetan dengam mendorong masyrakat beralih ke angkutan umum.

"Tujuan akhirnya kan agar kendaraan dari luar tidak semua masuk Jakarta. Tapi itu juga harus diimbangi dengan transportasi umum yang mumpuni,” ucapnya.

Rany menambahkan bahwa sebagian warga sudah mulai nyaman menggunakan transportasi umum.

“Tapi memang masih ada kendala konektivitas. Kalau Pemprov bisa benahi itu, saya yakin lebih banyak yang beralih,” katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Disebut Ancaman Bagi Konservasi, PSI Tolak Wacana Pramono Bikin Pulau Kucing: Langgar Aturan!

Disebut Ancaman Bagi Konservasi, PSI Tolak Wacana Pramono Bikin Pulau Kucing: Langgar Aturan!

News | Senin, 02 Juni 2025 | 12:37 WIB

PSI Soroti Pramono yang Tak Kunjungi Kepulauan Seribu Dalam 100 Hari Pertama Pimpin Jakarta

PSI Soroti Pramono yang Tak Kunjungi Kepulauan Seribu Dalam 100 Hari Pertama Pimpin Jakarta

News | Senin, 02 Juni 2025 | 08:46 WIB

100 Hari Pramono-Rano, DPRD DKI Pertanyakan Jakarta Fund yang Masih Mandek

100 Hari Pramono-Rano, DPRD DKI Pertanyakan Jakarta Fund yang Masih Mandek

News | Senin, 02 Juni 2025 | 07:08 WIB

Kritik PSI di 100 Hari Pramono-Rano, Soroti Program Job Fair Tak Diketahui Warga

Kritik PSI di 100 Hari Pramono-Rano, Soroti Program Job Fair Tak Diketahui Warga

News | Jum'at, 30 Mei 2025 | 16:51 WIB

Terkini

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

KPK Ungkap Alasan Tak Menerbitkan Surat Panggilan untuk Silmy Karim

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:30 WIB

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

Pemprov DKI Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Syaratnya Cukup KTP Jakarta

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:56 WIB

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

Gus Ipul Kunjungi Al Falah Ploso, Minta Doa Kiai Huda untuk Munas-Konbes 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 20:12 WIB

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

Sepertiga Kelurahan di Jakarta Belum Punya Pos Pemadam Kebakaran

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 19:37 WIB

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

Prasasti: Stabilitas Rupiah dan Inflasi Jadi Ujian Pemerintah

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 18:38 WIB

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

Ekstradisi Paulus Tannos ke Indonesia Tunggu Sidang Lanjutan di Singapura pada Agustus 2026

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:40 WIB

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

ICW soal Kasus Silmy Karim: Pemerasan Masih Marak, Pemerintah Gagal Benahi Sistem Perizinan.

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 17:18 WIB

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

4 Cara Mengelola Pengeluaran Bulanan agar Saldo Dompet Digital Lebih Hemat dengan ShopeePay

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:48 WIB

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

Sengketa Tanah Kedoya Memanas, Tergugat Persoalkan Status Kuasa Hukum Penggugat

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 16:35 WIB

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

Jakarta Siapkan Sistem Peringatan Dini Kualitas Udara, Warga Bisa Cek Polusi 3 Hari ke Depan

News | Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:54 WIB