Sidang Hasto, Mantan Hakim MK Sebut Penyelidikan Tak Bisa Sembarangan Dijerat Pasal Perintangan

Suara.com - Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan menegaskan bahwa pasal perintangan penyidikan hanya bisa digunakan untuk tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pada persidangan.

Menurut Maruarar, perintangan penyidikan bisa diterapkan untuk penyelidikan apabila sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi ahli dalam sidang dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan yang menjadikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa.

"Jadi mengacu ke pasal 21 ini tidak boleh begitu ya, penegak hukum, kecuali pihak yang punya wewenang tidak boleh kemudian menafsirkan lebih, yang diatur adalah penyidikan, penuntutan, dan persidangan, kemudian ditafsirkan itu juga termasuk ke penyelidikan. Tidak boleh, itu larangan tegas ya Pak?” kata Kuasa Hukum Hasto, Febri Diansyah di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 19 Juni 2025.

"Ya, itu larangan tegas. Jadi hanya ada satu kontrol yang bisa itu, dalam arti bahwa kalau dibawa ke MK, bisa ditafsirkan dia di sana, kalau dia mengatakan dengan putusan bahwa itu dianggap termasuk pada tahap penyelidikan, barulah dengan demikian putusan itu sebagai satu penyeimbang terhadap legislator, dia telah membentuk hukum yang baru dengan penafsiran seperti itu. Itulah menurut saya yang sah,” ujar Maruarar.

“Berarti baru bisa digunakan kalau sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas itu ke tahap penyelidikan, barulah bisa setelah itu ke depan diterapkan pasal ini masuk ke tahap penyelidikan, begitu ya?” tanya Febri.

“Saya kira demikian doktrin konstitusi yang saya pahami dan diterapkan selama ini oleh MK,” jawab Maruarar.

Namun, hingga saat ini, Febri menyebut belum ada putusan MK yang meralat tafsir pasal 21 dalam Undang-undang tindak pidana korupsi (Tipikor) untuk memperluas makna perintangan penyidikan dengan memasukkan tahap penyelidikan di dalamnya.

“Sampai saat ini kalau dari identifikasi kami kan tidak ada putusan MK yang seperti itu. Belum ada ya Pak Saudara Ahli yang masuk ke tahap penyelidikan pasal 21?” ucap Febri.

“Bahkan tadi saya kutip putusan yang mempertegas pemisahan itu, karena adanya cegah tangkal dari yang diajukan oleh penyelidik barang kali, tapi saya lupa nomor putusannya bisa saya lengkapi nanti, yang melarang itu cegah tangkal ketika tahap baru pada penyelidikan. Ini yang tegas betul dalam putusan MK, sehingga pemisahan itu menurut saya akan melarang tafsiran yang mempersatukan,” tutur Maruarar.

Sebelumnya, jaksa mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap PAW Anggota DPR kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi Anggota DPR RI.

Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Untuk diketahui, KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap PAW Anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa 24 Desember 2024.

Dia menjelaskan bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Setyo menjelaskan penetapan Hasto sebagai tersangka ini didasari oleh surat perintah penyidikan (sprindik) nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Sementara di sisi lain, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan oleh KPK dalam surat perintah penyidikan (sprindik) yang terpisah.

Setyo menjelaskan bahwa Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya di air dan melarikan diri ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan.

“Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi di Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK untuk menelepon Harun Masiku supaya meredam Handphone-nya dalam air dan segera melarikan diri,” kata Setyo.

Kemudian pada 6 Juni 2024 sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, dia memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan KPK.

Hasto kemudian memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku pada 10 Juni 2024.

“HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya,” ujar Setyo.

Untuk itu, lanjut dia, KPK menerbitkan sprindik nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 pada Senin, 23 Desember 2024 tentang penetapan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan.