REGIONAL:
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memperluas jangkauan layanan angkutan massal Transjabodetabek.
Kali ini, rute baru yang bakal dibuka menghubungkan Bekasi dengan kawasan Dukuh Atas.
Akses bus pun akan dibuat lebih cepat karena akan melintasi Tol Becakayu.
"Yang segera dibuka adalah dari Bekasi ke Dukuh Atas lewat Tol Becakayu," ujar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ditemui di Pasar Baru, Kamis (19/6/2025).
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menuturkan bahwa peresmian layanan tersebut hanya tinggal menunggu waktu, menyesuaikan dengan jadwal sang kepala daerah.
"Dalam waktu dekat, tapi kita tentu menyesuaikan dengan kesibukan waktu Pak Gubernur. Nanti setelah Bekasi diluncurkan, keluar lagi satu-satu," katanya.
Langkah ini menambah deretan rute Transjabodetabek yang telah lebih dulu diresmikan sejak Pramono menjabat sebagai Gubernur DKI.
Sebelumnya, lima trayek telah mengaspal yakni Alam Sutera-Blok M, PIK2-Blok M, Bogor-Blok M, Sawangan-Lebak Bulus, dan Vida Bekasi-Cawang.
Menurut Pramono, perluasan jaringan Transjabodetabek merupakan strategi untuk menekan kemacetan di ibu kota. Ia menegaskan, solusi transportasi Jakarta tak bisa hanya fokus di dalam kota.
"Inilah yang akan betul-betul menjadi warna baru di bidang transportasi. Karena kami akan setengah memaksa orang untuk menggunakan transportasi publik, tidak lagi pengorangan," tegasnya dalam kesempatan berbeda.
Pemprov DKI pun berencana memperluas pemberian subsidi layanan Transjabodetabek kepada 15 golongan masyarakat, termasuk warga di kota-kota penyangga Jakarta seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan sekitarnya.
Saat ini, subsidi serupa sudah dinikmati oleh warga Jakarta dari 15 kategori tertentu.
"Nantinya dengan Transjabodetabek ini untuk warga Bekasi, Depok, Cianjur, Tangerang, Tangerang Selatan, dan sebagainya, 15 golongan juga akan kami gratiskan," jelas Pramono.
Kelima belas golongan itu meliputi PNS dan tenaga kontrak Pemprov DKI, pensiunan, penerima KJP Plus, penghuni rusunawa, Tim Penggerak PKK, pekerja dengan gaji setara UMP, penduduk ber-KTP Kepulauan Seribu, penerima raskin di Jabodetabek, anggota TNI/Polri, veteran, penyandang disabilitas, lansia, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD, serta kader jumantik, karang taruna, dasawisma, dan posyandu.
Ke depan, Pramono juga memproyeksikan penerimaan dari sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) bakal digunakan sepenuhnya untuk memperkuat subsidi transportasi umum, khususnya bagi warga luar Jakarta.
TERPOPULER
